Warga Lampung Tengah Minta Anggaran Difokuskan Perbaikan Jalan, Bukan Gedung DPRD

Ringkasan Berita:

• Warga Lampung Tengah minta anggaran daerah fokus perbaikan jalan, bukan rehab gedung DPRD senilai Rp10 miliar.
• Warga patungan perbaiki jalan sendiri, Seputih Jaya bangun beton 30 m Rp150 juta swadaya.
• Fraksi Golkar DPRD setuju batalkan rehab, anggaran lebih baik untuk infrastruktur dasar.

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Sejumlah warga Lampung Tengah menilai rencana rehabilitasi gedung DPRD Kabupaten senilai lebih dari Rp10 miliar tidak sesuai prioritas. 

Mereka menekankan anggaran daerah seharusnya dialokasikan untuk menangani masalah infrastruktur yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Di Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung, Amar mengatakan, warga tidak mempermasalahkan kondisi gedung DPRD selama masih bisa digunakan. 

“Gedung DPRD kalau masih bisa ditempati, ya dipakai dulu seadanya. Jalan di kampung-kampung banyak yang rusak dan itu langsung dirasakan masyarakat,” ujar Amar, Senin (18/5/2026).

Kondisi infrastruktur yang lamban diperbaiki memaksa masyarakat mengambil langkah sendiri. 

Di Muji Rahayu, warga menyelesaikan tahap kedua pembangunan jalan lingkungan secara gotong royong menggunakan dana swadaya.

Fenomena serupa terjadi di Seputih Jaya, di mana masyarakat berhasil mengumpulkan sekitar Rp150 juta untuk membangun jalan beton sepanjang 30 meter dengan mutu K-300 dan ketebalan rata-rata 30 sentimeter, tanpa bantuan pemerintah. 

Aksi ini menunjukkan bahwa warga kini tidak sepenuhnya mengandalkan pemerintah untuk perbaikan fasilitas publik.

Penolakan terhadap rehabilitasi gedung DPRD juga muncul dari internal legislatif. 

Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tengah resmi meminta agar proyek tersebut dibatalkan. 

Anggota DPRD Fraksi Golkar, Umar, menekankan kondisi jalan dan jembatan jauh lebih mendesak. 

“Di tengah efisiensi anggaran saat ini, rehab gedung dengan nilai fantastis sangat kurang tepat. Masyarakat lebih membutuhkan pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan,” kata Umar.

Umar menambahkan, perbaikan gedung DPRD bisa dilakukan secara terbatas agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah. Sementara itu, perdebatan soal prioritas anggaran terus menjadi sorotan publik. 

Di satu sisi pemerintah berencana memperbaiki fasilitas perkantoran, namun di sisi lain warga harus mengeluarkan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang belum tertangani.

( Tribunlampung.co.id / Fajar Ihwani Sidiq )