Berita Lampung

Warga Keluhkan Antrian di SPBU, DPRD Pesisir Barat Lampung Minta Pengelola Taati Aturan

Antrian panjang di SPBU Menyancang dikeluhkan warga, DPRD Pesisir Barat angkat bicara.

Editor: Dedi Sutomo
Tribunlampung.co.id/Saidal Arif
Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat Muhamad Towil minta SPBU untuk patuhi aturan. Hal ini diungkapkannya menanggapi keluhan masyarakat terkait antrian panjang di PSBU Menyancang, Pesisir Barat. 

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat   angkat bicara terkait antrian yang selalu terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menyancang, Kecamatan Karya Penggawa, kabupaten setempat.

Antrian panjang di SPBU Menyancang kerap terjadi diduga akibat maraknya pengecoran minyak.

Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat Muhamad Towil mengatakan, pihaknya akan memanggil Dinas perizinan untuk mencari solusi permasalahan antrian di SPBU Menyancang, Karya Penggawa.

"Kita akan memanggila Dinas Perizinan untuk hearing, kita carikan solusinya," kata Towil, Jumat (30/9/2022).

Menurut Towil, kuota BBM besubsidi minim, sementara kebutuhan tinggi.

Baca juga: Dinkes Bandar Lampung Sebutkan 4 Penyebab Penyakit TB Masih Tinggi

Baca juga: Hantoni Hasan Dorong Petani di Lampung Dapat Pembinaan Secara Kontinyu

Disisi lain, lanjutnya, ada sebagian pihak justru memanfaatkan kondisi untuk meraup keuntungan pribadi.

Towil mengungkapkan, selain Dinas Peizinan DPRD juga akan memanggil pemilik SPBU yang ada di Pesisir Barat.

Pemanggilan, untuk mencari solusi yang tepat dalam menghatasi keluhan masyarakat.

Towil mengatakan, perlu ada mekanisme tersendiri bagi para petani dan nelayan yang hendak membeli BBM besubsidi.

Sehingga tidak ada kendala bagi para petani dan nelayan untuk bisa mendapatkan BBM.

"Seperti alat bajak sawah, kan ga mungkin petani bawa ke SPBU, pasti harus beli pakai derigen."

Baca juga: Refzon Efendi Gantikan Pidinuri Jadi Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Lampung

Baca juga: Oknum ASN Pesisir Barat Diduga Tidak Netral, Bawaslu Tunggu Arahan Provinsi

"Sama halnya dengan nelayan, ga mungkin kan mereka bawa perahu ke SPBU, pasti harus ngecor," ungkap Towil.

Karenanya, lanjut Towil, perlu ada aturan teknis agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran.

"Jangan sampai, justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi," tegas Towil.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved