Pemilu 2024

Oknum ASN Pesisir Barat Diduga Tidak Netral, Bawaslu Tunggu Arahan Provinsi

Bawaslu Pesisir Barat merespon informasi yang beredar terkait adanya dugaan pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN Pesisir Barat

Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Saidal Arif
Irwansyah Ketua Bawaslu Pesisir Barat. Oknum ASN Pesisir Barat diduga tidak netral, Bawaslu tunggu arahan provinsi. 

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat Lampung merespon informasi yang beredar terkait adanya dugaan pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN Pesisir Barat.

Diketahui oknum ASN Pesisir Barat yang diduga melakukan pelanggaran tersebut menjabat sebagai Kepala Dinas di Kabupaten yang bergelar bumi sai batin dan ulama.

Oknum ASN Pesisir Barat tersebut diduga ikut mengantarkan salah satu bakal calon legeslatif (Bacaleg) ke kantor partai untuk mendaftar di Kota Bandar Lampung.

Menanggapi hal tersebut Irwansyah Ketua Bawaslu Pesisir Barat mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi terkait permasalahan tersebut.

"Benar ada informasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN Pesisir Barat," bebernya.

Baca juga: Tercatat 96 Orang Daftar Panwascam di Mesuji, Tersebar di 7 Kecamatan

Baca juga: Profil F Agustinus Sekretaris DPD II Golkar Tulangbawang, Pernah Jadi Warek dan Tenaga Ahli Bupati

Namun kata Irwansyah, Bawaslu Pesisir Barat saat ini belum mengambil langkah apapun terkait hal tersebut.

Sebab lokasi kasus (lokus) tersebut berada di wilayah Bandar Lampung.

"Apakah nanti dari teman-teman Bawaslu Bandar Lampung yang melakukan klarifikasi atau bagaimana, kita sedang menunggu suratnya," jelasnya.

"Intinya kita sedang menunggu karena lokusnyakan di Bandar Lampung, kita juga belum memahami betul bagaimana persis kejadiannya," sambungnya.

Terkait apakah kedepan akan ada pelimpahan dari Bawaslu Bandar Lampung ke Bawaslu Pesisir Barat untuk menangani kasus tersebut.

Irwansyah mengaku saat ini pihaknya sedang menunggu arahan.

Untuk itu Irwansyah mengingatkan bahwa ASN  tidak boleh menjadi anggota partai politik. 

Hal itu kata dia untuk menjaga netralitas dan profesionalisme ASN. 

"Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 ASN tidak boleh menjadi pengurus parpol," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved