Oknum ASN Pesisir Barat Diduga Tidak Netral, Bawaslu Tunggu Arahan Provinsi

Yang dimaksud dengan netralitas itu setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Di dalam pasal 11 hurup c juga dijelaskan etikanya sebagai ASN wajib menghindari kepentingan pribadi atau golongan.

Makanya ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon.

"Atau perbuataan yang mengindikasikan mengarah pada politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik," ucapnya.

Selain ASN Kepala Desa juga dilarang terlibat menjadi anggota atau pengurus Parpol.

"Larangan itu sudah disebutkan dalam undang-undang (UU) No.6/2014 tentang Desa," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Saidal Arif)