Wujudkan Pemberdayaan Berkelanjutan, BPDPKS dan Kemenkeu Berkolaborasi Perkuat UKMK Lampung 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Lampung untuk memerkuat UMKM.

Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan di pelataran Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung, Selasa (18/10/2022).

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tri Bowo mengatakan, kegiatan dilaksanakan sampai tiga hari ke depan.

"Festival UKMK ini adalah wujud dukungan seluruh unit kementerian keuangan kepada UKMK khususnya di Provinsi Lampung untuk terus tumbuh berkembang demi Kemenkeu Satu," kata Tri Bowo dalam sambutannya.

Baca juga: Bharada E Menyesal Bunuh Brigadir J, Saya Tak Mampu Tolak Perintah Jenderal

Baca juga: Promo Bento Series dan Teh Ocha Cuma Rp 17 Ribu di Domesteak Ciplaz Lampung

Pemerintah, menurutnya, telah memberikan keberpihakan yang besar untuk terus mengembangkan sektor UKMK di Indonesia termasuk Lampung. Dukungan nyata sangat terlihat saat pandemi Covid-19.

"Dimana pemerintah mengucurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebagai bentuk dukungan agar usaha kecil dan koperasi dapat terus bertahan dan melanjutkan usahanya," papar dia.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam kesempatan yang sama menjelaskan jika Lampung merupakan lokomotif pertanian Indonesia, provinsi yang menghasilkan komoditi pangan.

"Saya ingin kebutuhan pangan di DKI kita yang memenuhi, jangan sampai ada kekurangan yang menimbulkan inflasi dan sebagainya. Selebihnya semuanya memerlukan dukungan keuangan dan di sini ada perwakilan dari Kementerian Keuangan (untuk mendukung itu)," jelas Arinal.

Lebih lanjut Arinal menginginkan jika UKMK di provinsi ini bersatu, dimana ada perjuangan anggota DPD untuk berbicara di tingkat nasional dan mendapatkan support dari berbagai kementerian terkait.

"Potensi Lampung luar biasa, penghasil kopi nomor satu di Indonesia, tapi lebih banyak diekspor. Saya ingin produksi bisa dimaksimalkan di daerah melalui bantuan berbagai kementerian terkait," pintanya.

Dia berharap adanya bantuan 100 atau 200 unit procesing bubuk yang sifatnya sederhana. 

"Alat pengolahan bubuk yang bisa dimanfaatkan dengan mudah dan murah," papar dia.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia mengatakan, banyak yang terlibat dalam Kemenkeu Satu dan pihaknya siap membantu memfasilitasi kebutuhan UKMK.

"Kita mencoba mengkolaborasikan, mensinergikan apa yang sudah dilakukan terkait upaya mendorong UKMK termasuk di Lampung," ujar Oza.

Baik itu terkait pembiayaan, fasilitas fiskal, bagaimana melakukan pemasaran dan bagaimana pelatihan dan pendampingan bisa terus dikolaborasi.

"Sehingga Lampung menjadi penyokong UKMK terbaik juga memberikan manfaat ke semua provinsi yang membutuhkan, bahkan go internasional. Karena kita lihat banyak produk dari Lampung yang bisa naik kelas, beberapa bahkan juga sudah ekspor," sambungnya.

Kepala Kemenkeu Perwakilan Lampung M Dody Fachrudin mengungkapkan, pandemi Covid-19 terlihat efeknya bagi perekonomian termasuk pelaku UKMK.

Melalui kebijakan-kebijakan dan beragam stimulus yang dibuat pemerintah, diharapkan bisa memulihkan ekonomi. 

Misalnya melalui program kelompok usaha bersama, pembiayaan dalam skema kredit usaha rakyat, atau semua fasilitas stimulus yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

Termasuk intensif perpajakan dan lainnya.

"Jumlahnya dari tahun ke tahun selalu meningkat, malah penerima pembiayaan naik dua kali lipat di kondisi Covid-19. Kami Kemenkeu Satu berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan pembiayaan ini," ujar Dody.

Direktur KUKMR BPDPKS Zaid Burhan Ibrahim membeberkan, acara yang dilaksanakan ini merupakan tindaklanjut dari arahan menteri keuangan terkait optimalisasi sinergi pemberdayaan UKMK.

"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk berperan dengan bersinergi dan berkolaborasi bersama Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Lampung," kata Zaid.

BPDPKS memiliki banyak program yang mendukung terkait industri sawit termasuk kesejahteraan petaninya. 

Salah satunya memiliki program peremajaan kelapa sawit maksimal 4 hektar bisa mendapatkan hibah per hektar Rp 30 juta.

"Kami sedang mengkaji untuk penyesuaian nilai hibah mengingat saat ini harga-harga semakin meningkat. Hasil perhitungan sementara kebutuhan dana peremajaan sawit sekitar Rp 50 sampai Rp 60 juta per hektar," paparnya.

Bantuan sarpras hibah berupa bibit, benih, jalan produksi termasuk pabrik kepala sawit juga bisa diberikan. 

Satu pabrik diperkirakan dana hibahnya bisa mencapai Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliar. 

Termasuk adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi anak buruh sawit atau sopir kendaraan pengangkut sawit, dan lainnya.

Rangkaian  kegiatan kolaborasi BPDPKS dan Kemenkeu Satu Lampung ini sendiri meliputi seremoni pembukaan, pemilihan Muli Mekhani Sawit,  dan Talkshow sosialisasi limbah sawit untuk industri kreatif.

Ada juga Talkshow seminar perpajakan, dongeng anak dan sawit, sosialisasi minyak sawit merah, demo memasak dengan minyak sawit merah, lomba menggambar dan mewarnai terkait sawit, Cerdas cermat APBN dan Kelapa Sawit, hingga Kemenkeu Got Talent serta Fun Bike.

Dalam kegiatan ini ditampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) binaan kantor perwakilan Kementerian Wilayah Lampung dan BPDPKS, atara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Dekranasda Lampung, POPSI, Booth Kemenkeu satu dan Booth Himbara.

Saat Seremoni pembukaan, turut dihadiri Plt Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto, Bupati dan wali kota di Lampung, perwakilan universitas, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, dan pelaku UKMK di Lampung. 

(Tribunlampung.co.id/Adv)