Pemilu 2024

Pemkab Pesisir Barat Laporkan Bawaslu ke DKPP terkait Perekrutan Kasek Panwascam

“Kita sudah mendapat laporan bahwa semua Kasek Panwascam di 11 Kecamatan itu juga sudah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu Provinsi Lampung,"

Penulis: saidal arif | Editor: Indra Simanjuntak
Dokumentasi
Ilustrasi. Pemkab Pesisir Barat laporkan Bawaslu setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Pemkab Pesisir Barat laporkan Bawaslu setempat ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jumat (18/11/2022).

Laporan Bawaslu terkait dugaan langgar aturan dalam perekrutan Kasek (Kepala Sekretariat) Panwascam tertuang dalam surat Nomor: 700/204/III.01/2022, tanggal 17 November 2022 yang disampaikan oleh Pemkab Pesisir Barat melalui Inspektorat.

Selain laporan ke DKPP, Pemkab Pesisir Barat juga menembuskan laporan kepada Bawaslu RI dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Jon Edwar mengatakan, pihaknya mempertanyakan perekrutan Kasek Panwascam kepada Bawaslu Pesisir Barat sebab tidak ada tembusan yang disampaikan ke Pemkab Pesisir Barat.

“Kita sudah mendapat laporan bahwa semua Kasek Panwascam di 11 Kecamatan itu juga sudah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu Provinsi Lampung," Jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.1/2020 tentang tata cara penetapan penugasan pegawai negeri sipil (PNS) pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.

Baca juga: Sule Curhat Isi Hatinya atas Kedekatan Nathalie Holscher dengan Pacar

Baca juga: Rizky Billar Nongol Temani Lesti Kejora Arisan Malah Banjir Cibiran

Di dalam aturan itu dijelaskan untuk penugasan ASN diluar instansi pemerintahan salah satunya harus ada keputusan ataupun persetujuan dari instansi induknya.

“Harus ada persetujuan dari instansi induknya, dalam hal ini tentunya harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemkab melalui bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah,” katanya.

Menurut Jhon Edwar, saat ini semua ASN yang dijadikan Kasek Panwascam itu hanya dikoordinasikan dengan Camat masing-masing, tidak sampai ke Pemkab setempat apalagi diketahui oleh Bupati. 

“Rencananya pekan depan kita akan memanggil Bawaslu dan juga Camat serta ASN yang diperbantukan di Panwascam," 

"Pemkab juga akan mengevaluasi dan bisa saja penetapan ASN untuk Panwascam itu digagalkan,” bebernya.

Pihaknya telah memanggil seluruh Camat dalam rangka klarifikasi terkait rekomendasi yang diberikan oleh Camat untuk pengajuan nama yang akan mengisi kasek Panwascam tersebut.

Klarifikasi yang disampaikan para Camat, terang Jhon Edwar, adanya perbedaan nama antara yang diajukan dengan nama SK yang diterbitkan.

Kejanggalan itu menunjukkan bahwa ada tahapan yang telah dilanggar dan dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved