Aliansi Perangkat Desa Lampung Timur Minta Revisi Perbup 2/2022 Dibatalkan

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Aliansi Perangkat Pemerintah Desa Bersatu Kabupaten Lampung Timur minta revisi perbup dibatalkan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator orasi damai Aliansi Perangkat Desa, Ibrahim, Senin (21/11/2022) puk 14.40 WIB.

"Jadi kami aksi hari ini, kami menuntut agar revisi perbup no 2 tahun 2022 itu dibatalkan," ucap Ibrahim.

Ia menilai, seluruh perangkat desa merasa dirugikan oleh perbup baru itu.

"Karena kami sudah bekerja, RT-RT ini sudah bekerja sampai bulan Oktober, kok tiba-tiba direvisi, jelas kami dirugikan," lanjutnya.

"Harusnya dibayarkan dulu, baru direvisi maksud kami, tapi sampai detik ini, bupati tidak mau menemui kami. Kenapa bupati ini tidak mau menemui? Kami ini hanya minta dibayar hak kami," sambungnya.

Baca juga: Bupati Tanggamus Lampung Luncurkan E-Samdes, Permudah Masyarakat Membayar Pajak

Baca juga: 351 Pemkot Bandar Lampung Naik Pangkat

Ia menyayangkan sikap Bupati yang tidak mau menemui pihak aksi damai.

"Bupati ini kegiatan apapun hadir, tapi ini hal yang penting, tapi tidak hadir," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, kerugian akibat perbup yang direvisi bahkan sampai 50 persen.

"Kerugian dari diterapkannya Perbup ini, ya RT ini berkurang 50 persen, dari Rp 490 ribu, sekarang hanya Rp 250 ribu. Itu pun nanti akan dibayar 2023. Kita juga gak tau persoalannya apa sampai begini," paparnya.

Ancam Akan Hentikan Pelayanan

Massa aksi damai Aliansi Perangkat Pemerintah Desa Bersatu Kabupaten Lampung Timur mengancam akan menghentikan pelayanan di desa-desa, jika bupati tidak menemui massa aksi.

Koordinator aksi damai tersebut, Ibrahim mengatakan pihaknya akan menunggu sampai pukul 15.30 WIB.

"Kami akan menunggu bupati di sini, dan kami tidak akan melakukan tindakan anarkis," katanya.

Bahkan, pihaknya mengancam akan menghentikan pelayanan jika bupati tidak juga menemui massa aksi.