Berita Lampung

DPRD Lampung Timur: Tidak Perlu Persetujuan Dewan Soal Perbup Insentif Perangkat Desa

DPRD Lampung Timur menilai untuk perbup tidak melibatkan DPRD Kabupaten Lampung Timur, kecuali dengan perda.

Penulis: Yogi Wahyudi | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id/Yogi Wahyudi
Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Ali Johan memberikan tanggapannya soal perbup insentif perangkat desa yang tidak perlu minta persetujuan dewan karena sifatnya perbup. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur menyatakan tidak perlu minta persetujuan dewan terkait perbup Insentif Perangkat Desa.

Sebelumnya hasil rapat koordinasi (rakor) antara Apdesi serta Bupati Lampung Timur menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang Insentif Perangkat Desa.

Apdesi Lampung Timur minta Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo cabut Perbup no 40 tahun 2022, yang merupakan revisi dari Perbup no 2 tahun 2022, terkait besaran Insentif Perangkat Desa.

Pada lima point yang disepakati, di point ke empat tertulis 'Bupati Lampung Timur siap melaksanakan poin 2 di atas dengan persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur'.

Dari hasil tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan memberikan tanggapannya.

"Nah kemarin katanya kesepakatan Apdesi dan bupati, menunggu persetujuan DPRD, persetujuan yang seperti apa? Nah, kalau RT, Linmas, LPM dan BPD, itu Perbup," ucapnya saat diwawancarai di ruangannya, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Tertabrak Anak Sekolah, Seorang Kakek di Lampung Timur Tewas

Baca juga: Masyarakat Way Jepara Lampung Timur minta TNWK Serius Tangani Gajah Liar

Menurutnya, Perbup tidak melibatkan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

"Perbup itu diputuskan oleh mereka sendiri, tanpa melibatkan DPRD. Kalau melibatkan DPRD itu Perda," jelasnya.

"Nah yang saya bingung ini, mereka yang memutuskan sendiri, mereka yang buat sendiri, kenapa ini malah melibatkan DPRD? Kecuali kalau memang DPRD memang terlibat dalam perbup itu," lanjutnya.

Ali Johan mengatakan, pembayaran siltap dan insentif, bukanlah hal yang baru alias rutin dari waktu ke waktu.

"Kalau masalah proses pembayaran siltap, insentif dan sebagainya, saya rasa ini memang sudah pekerjaan rutin dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun," katanya.

"Tapi kalau kita bicara tentang proses anggaran, itu ada aturan dan mekanisme. Dan untuk proses APBD 2023 itu sudah final, sudah kita sah kan," tambahnya.

Ia juga mengatakan, anggaran pada tahun depan (2023), mengikuti perbup yang terakhir.

"Artinya, anggaran 2023 untuk membayar RT, Linmas BPD LPM dan Operator Desa, itu sudah mengacu pada Perbup yang baru," papar Ali Johan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved