Berita Lampung
BPKAD Pesisir Barat Lampung Sebut Keuangan Daerah Belum Stabil Hambat Gaji Perangkat Desa
Kepala BPKAD Pesisir Barat Kasmir jelaskan keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa karena kondisi keuangan yang belum stabil.
Penulis: saidal arif | Editor: Tri Yulianto
lihat foto
Anggota komisi III DPRD Pesisir Barat Erwin Goestom mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan tersendatnya gaji perangkat desa tersebut.
"Tentu kita sangat menyayangkan kenapa gaji aparat Pekon ini belum terbayarkan selama lima bulan," ungkapnya.
Lanjutnya, pihaknya meminta agar Pemerintah Pesisir Barat segera membayarkan gaji perangkat Desa tersebut.
Sebab kata dia, itu merupakan hak dari para perangkat desa dan Pemerintah harus segera membayarkan gaji mereka.
"Kalau memang dikatakan karena faktor keuangan kita belum stabil seharusnya Pemda mencari solusi terkait persoalan ini," ucapnya.
Sebab perangkat desa itu memiliki peranan penting ditengah-tengah masyarakat.
" Jangan sampai karena tersendatnya gaji mereka ini ikut mempengaruhi kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat," tegasnya.
"Permaslahan gaji perangkat desa ini harus menjadi perhatian kita bersama," sambungnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Pesisir Barat, Piter juga ikuti menyoroti tersendatnya gaji perangkat desa tersebut.
Dikatakanya, dirinya akan segera berkoordinasi dengan fraksi PDIP yang ada di DPRD Pesisir Barat untuk membahas permasalahan tersebut.
"Kita akan koordinasikan permasalahan ini dengan fraksi dari PDIP yang duduk di gedung DPRD untuk segera memanggil Dinas yang bersangkutan," ungkapnya.
Baca juga: Jelang Nataru Harga Cabai Naik di Pesisir Barat, Cabai Rawit Hijau Rp 60 Ribu per Kg
Baca juga: KPU Pesisir Barat Lampung Gelar Tes Wawancara 163 Calon Anggota PPK Pemilu 2024
"Saya juga akan segera meminta Fraksi PDIP untuk menindak lanjuti masalah gaji aparatur desa yang belum dibayarkan,"sambungnya.
Sebab kata dia, jangan sampai permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut karena itu akan mempengaruhi kinerja perangkat desa.
Lebih lanjut Piter mengatakan, dirinya meminta agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI harus meninjau pengelolaan keuangan daerah Bumi Para Sai Batin dan Ulama tersebut.
”BPK RI juga harus turun untuk kroscek keuangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat," katanya.
