Peserta JKN-KIS di Pesisir Barat Lampung Meningkat pada 2022, Kini Sudah 164.453 Jiwa

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Dinas Sosial Pesisir Barat Lampung mencatat jumlah warga terdaftar sebagai penerima layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS ) pada 2022 meningkat. 

Dari catatan Dinas Sosial Pesisir Barat Lampung capaian jumlah warga terdaftar JKN-KIS sampai akhir 2022 tercapai 164.453 jiwa dibanding tahun sebelumnya 128.582  jiwa.

Kini sudah 97,03 persen masyarakat Pesisir Barat Lampung menjadi peserta layanan kesehatan program JKN-KIS karena peningkatan pendaftaran pada 2022 lalu.  

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial pada Dinas Sosial Pesisir Barat, dr. Edwin Maas mengatakan, saat ini 97,03 persen warga Pesisir Barat telah terlindungi program JKN-KIS tersebut.

"Warga kita sudah memegang JKN-KIS saat ini sudah mencapai 97,03 persen," ucapnya, Jumat (6/1/2023).

Dijelaskanya, jumlah penduduk Pesisir Barat saat ini yang terdata sebanyak 164.453 jiwa.

Baca juga: Dinas Pendidikan Pesisir Barat, Lampung Melarang Siswa Membawa Lato-Lato ke Sekolah

Baca juga: 2022, Kasus DBD di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Meningkat

Dari 164.453 jiwa itu yang sudah terdata memiliki kartu JKN-KIS berjumlah 162.371 jiwa.

Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya jumlah pemegang JKN-KIS di Pesisir Barat meningkat sebanyak 19,11 persen.

"Pada tahun 2021 yang lalu tercatat 128.582  jiwa, warga kita yang masuk program JKN-KIS ini," bebernya.

Lebih lanjut Edwin menjelaskan, pendanaan JKN-KIS tersebut bersumber dari beberapa jenis.

Di antaranya, dibayarkan oleh Kementerian Sosial (Kemsos) melalui APBN.

Lalu, JKN-KIS  yang dibayarkan oleh Pemprov Lampung atau Pemkab Pesisir Barat serta dibayarkan oleh pihak swasta.

"Untuk JKN-KIS yang dibayarkan oleh Pemda Pesisir Barat sebanyak 16.369 jiwa," kata dia.

Lalu, untuk JKN-KIS yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung berjumlah 5.242 jiwa.

Penerima JKN-Kis yang dibiayai Pemda Pesisir Barat tersebut berdasarkan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selanjutnya peserta BPJS kesehatan yang dibiayai oleh pusat sebanyak 106.850 jiwa.

Selain itu, peserta JKN-KIS dari segmen mandiri berjumlah 16.907 jiwa.

Kemudian, peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) berjumlah16.225 jiwa dan peserta dari segmen Bukan Pekerja (BP) berjumlah 778 jiwa.

Dikatakanya, jika ditotal jumlah warga Pesisir Barat yang belum mempunyai kartu kesehatan tersebut tersisa 4.968 jiwa lagi.

Ke depan, pihaknya akan terus berupaya agar warga yang belum mendapatkan kartu kesehatan itu bisa menjadi peserta JKN-KIS juga.

Baca juga: Inspektorat Peisisr Barat Rencana buat Maklumat Kerugian Negara Rp 15 Miliar

Baca juga: Jumlah Pencari Kerja di Pesisir Barat Lampung Turun Akibat Minimnya Lowongan

Mengingat kartu kesehatan itu sangat penting dalam meringankan beban masyarakat untuk berobat, terutama bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah.

Edwin menjelaskan, bagi masyarakat yang kurang mampu namun belum terdaftar menjadi peserta BPJS kesehatan dapat mendaftarkan diri melalui Peratin (Kepala desa) setempat.

"Selanjutnya peratin nanti menyerahkan data lengkap kepada kami," ujarnya.

Adapun data yang harus dilengkapi ialah KTP dan KK dan surat keterangan kurang mampu dari peratin.

Menurut Edwin, warga yang belum terdaftar sebagai penerima BPJS Kesehatan di Pesisir Barat itu kebanyakan karena identitas yang tidak valid.

"Seperti didalam KK sebelumnya ada keluarga yang belum nikah, namun setelah dia menikah, statusnya di dalam KK itu tidak dirubah, sehingga saat di data pusat, yang keluar datanya tidak valid," jelasnya.

"Ada juga yang kesalahan nama, misalnya di KTP tertulis Ahmad namun di KK tertulis Ahmat, jadi ketika di data pusat yang keluar datanya tidak valid," sambungnya.

Untuk itu ia berharap agar masyarakat tidak menyepelekan terkait identitas tersebut.

Mengingat data identitas itu sangat penting, karena berbeda satu huruf atau spasi saja bisa menyebabkan data tidak terbaca.

Edwin juga mengingatkan agar masyarakat setiap tahun memeriksa status KK-nya, terutama masyarakat yang memiliki anak usia sekolah.

"Sebab hal itu yang kita anggap sepele namun berdampak pada proses pendataan kita sehingga terbaca tidak valid pusat," tutupnya.

(Tribunlampung.co.id / Saidal Arif)