Pemkab Lampung Tengah Raih Predikat Terbaik Transaksi E-Katalog Seluruh Lampung

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Pemkab Lampung Tengah meraih predikat terbaik dalam transaksi E-Purchasing atau E-Katalog di Lampung.

Predikat terbaik transaksi E-Katalog Pemkab Lampung Tengah berada di urutan pertama dari kabupaten/kota seluruh Lampung.

Pemkab Lampung Tengah juga mendapat peringkat ke empat nasional transaksi E-Katalog untuk jumlah produk yang tayang di E-Katalog.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Lampung Tengah Ari Nugraha Mukti mengatakan, predikat tersebut diperoleh dari besarnya jumlah penggunaan transaksi E-Katalog di Lampung Tengah dalam pengadaan barang dan jasa. 

Menurut Ari, dalam hal perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, penyaluran harus melalui mekanisme dan regulasibyang berlaku.

Baca juga: Hampir Setahun Buron, Pencuri di Lampung Tengah Tertangkap Tanpa Perlawanan

Baca juga: Remaja 15 Tahun di Lampung Tengah Diringkus karena Kasus Rudapaksa

Demikian juga dengan pertanggungjawaban dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Hal itu dilaksanakan dalam menangani masyarakat pra sejahtera melalui program kesejahteraan sosial.

"Semuanya terlaksana dalam sebuah mekanisme dan aturan yang kita terapkan," katanya kepada Tribun Lampung, Jumat (13/1/2023) di Lampung Tengah. 

Ari mengatakan, salah satu kebijakan yang diterapkan adalah implementasi ekatalog melalui surat bupati No. 800/753/setda.II.07/2022.

Regulasi tersebut perihal pemanfaatan e-purchasing dalam mekanisme pengadaan barjas pemerintah daerah tertanggal 25 juli 2022.

Kadis Sosial menjelaskan, sejak 2022 pihaknya terus melakukan pembenahan dibidang sosial tersebut, khususnya di Lampung Tengah.

Semua pembenahan dilakukan sesuai mekanisme. 

Ari mengatakan, pengajuan kontrak pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Karena yang membuat kontrak adalah Pejabat Pengadaan atas perintah PPK, PP kemudian akan melakukan pemilihan penyedia.

"Prosedurnya sesuai dengan ketentuan untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak sebagai legal formil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh penyedia (Kadis), " tegasnya. 

Pengadaan barang dan jasa, kata Ari, merupakan konsentrasi Pemkab Lampung Tengah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Terlebih Dinas Sosial adalah instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Untuk itu harus memberikan upaya maksimal dalam memudahkan masyarakat melalui pelayanan yang terbaik.

Saat ini, sambung Ari Nugraha Mukti, untuk mengajukan kontrak di Dinas Sosial dioptimalkan menggunakan E Katalog dan status perusahaan yang kompeten. 

Baca juga: Jaksa Ajukan Banding Vonis Rudi Suryanto Perkara Polisi Tembak Polsi di Lampung Tengah 

Baca juga: Sekeluarga di Bekasi Keracunan Misterius, Dua Meninggal 2 Lainnya Dirawat

Diketahui, khusus dibidang rehabilitasi sosial, paket pengadaan sembako berupa penyediaan kebutuhan pokok penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penerimanya antara lain lansia terlantar, disabilitas terlantar, dan anak terlantar.

"Tujuannya melindungi masyarakat rentan sosial sebagai pelaksanaann SPM bidang sosial mengacu kepada permendagri 59 tahun 2021 tentang SPM," katanya.

Ari menjelaskan, dengan diperolehnya predikat tersebut, pihaknya akan berupaya mempertahankan prestasi tersebut.

Serta menjadikannya motivasi untuk lebih baik lagi.

"Suatu kebanggaan dalam mempertahankan predikat terbaik /terbesar dan pengguna transaksi E Katalog di Provinsi Lampung," tutupnya. (Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)