Dinilai Asal Jadi, Proyek Irigasi di Lampung Barat Dikeluhkan Warga

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Beberapa proyek bantuan pembangunan saluran irigasi di Kabupaten Lampung Barat, Lampung dinilai pengerjaannya asal-asalan.

Pasalnya, kondisi bangunan irigasi yang belum lama dibangun sudah kembali rusak.

Proyek irigasi yang ada di enam titik tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.

Proyek bantuan pembangunan irigasi ini terdapat di Pekon Kenali dan Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau.

Kemudian di Pekon Negeri Ratu dan Pekon Sukaraja di Kecamatan Batu Brak.

Baca juga: Pria di Lampung Tengah Tega Rampok Temannya Sendiri, Korban Dilempar ke Irigasi

Baca juga: KPU Lampung Barat Umumkan 408 Peserta PPS Lolos Tes Wawancara

Proyek bantuan irigasi ini juga ada di Pekon Wates dan Pekon Padang Dalom di Kecamatan Balik Bukit.

Seorang warga di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan, Batu Brak, Lampung Barat, Lampung yang minta namanya tidak ditulis mengatakan, pembangunan irigasi bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung itu terkesan asal-asalan.

"Banyak yang sudah patah. Lantai irigasi juga kurang rapat, sehingga air masih masuk ke sawah," terang sang warga, Kamis (19/1/2023) lalu.

Ia menyebut, saat proses pengerjaan proyek jarang ada pengawasan.

Dengan kondisi bangunan irigasi yang terkesan asal jadi itu, dikhawatirkan umur bangunan tidak akan lama.

Selain kondisi bangunan yang dinilai kurang berkualitas, panjang irigasi yang rencananya akan di bangun di Pekon Negeri Ratu itu juga tidaklah sesuai.

Pada perencanaan panjang irigasi yang akan dibangun 800 meter.

Namun, pada pelaksanaannya pembangunan irigasi dibagi di dua titik.

Peratin Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak Herpin menjelaskan, pembangunan jaringan irigasi di desanya dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) setempat.

Ia menyebut, menerima anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi sebesar Rp 195 juta.

Anggaran itu kemudian diserahkan langsung ke Pokmas setempat untuk dikelola dalam proses pembangunan jaringan irigasi.

Menurutnya, pihaknya hanya memfasilitasi dan melakukan pengawasan dalam proses pembangunan jaringan irigasi tersebut.

“Anggaran yang kita dapat itu sebesar Rp 195 juta, saya serahkan langsung yang ngelola Pokmasnya, karena katanha mereka sanggup,” tegas Herpin, Jumat (20/1/2023) kemarin.

Dikatakan Herpin, hasil pengerjaan irigasi yang dilakukan oleh Pokmas itu sudah sesuai standar pembangunan yang diberikan.

Bahkan, lanjutnya, material dan pembangunan saluran irigasi di pekonnya tersebut merupakan pembangunan yang paling bagus adukannya dibandingkan dengan pekon yang lain.

“Karena waktu itu kan pihak balai juga sudah melakukan survei, adukan material di sini dinilai yang paling bagus ketimbang yang lain,” tutur Herpin.

Terkait lokasi dua titik pengerjaan di lokasinya tersebut, Herpin mengungkapkan, masih ada satu titik yang belum selesai pengerjaannya.

Sehingga Pokmas setempat pun mencoba untuk mengajukan Adendum ke Balai Besar untuk penambahan waktu pengerjaan.

“Untuk di titik yang satu lagi belum selesai, udah lewat dari masa kontraknya, karena di kontraknya itu dari September sampai Desember, pihak Pokmas juga udah coba usulin buat perpanjangan agar bisa diselesaikan.”

“Namun sampai sekarang belum mendapat respon dari pihak Balai Besar apakah setuju atau tidak terkait usulan tersebut, kalau tidak berarti kan harus pengembalian,” sambungnya.

Ditambahkan oleh Herpin, pihak APH pun sudah ada yang datang ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi pembangunan saluran irigasi itu.

Diketahui selain Pekon Negeri Ratu, Pekon lain yang mendapat bantuan pembangunan saluran irigasi ini masing-masing diberikan anggaran yang sama, yakni Rp 195 juta.

Dari masing-masing pembangunan saluran irigasi itu pun rata-rata pembangunannya masih terbilang asal-asalan.

Pantauan Tribun Lampung di beberapa titik pembangunan irigasi masih mendapati pembangunan yang belum diselesaikan.

Seperti di Pekon Kenali, pemasanagan material pracetam irigasi tersebut hanya ditopang oleh batang bambu, tidak ada perekat sekalipun untuk dinding pondasi.

Selanjutnya, di Pekon Padang Dalom, material pracetak terlihat masih menumpuk di pinggir jalan ruas jalan Pekon, seharusnya sudah terpasang karena kontrak sudah habis.

Belum terpasangnya material tersebut diduga karena terkendala sengketa lahan pada lokasi pemasangan saluran irigasi.

Tentunya semua kendala tersebut menjadi perhatian besar bagi pemerintah pusat terkhusus Balai Besar yang memberi bantuan.

Sehingga program yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat ini bisa terealisasi dengan baik dan maksimal.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)