Pemkab Koordinasi dengan Pemprov Lampung Atasi Konflik Gajah Menahun di Suoh

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Pemkab Lampung Barat berjanji menyelesaikan permasalahan konflik gajah yang sudah terjadi bertahun-tahun di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Lampung.

Diketahui, dalam rangka menindaklanjuti permasalahan konflik gajah di Suoh, Pemkab Lampung Barat melakukan koordinasi dengan Pemprov Lampung untuk mencari solusi bersama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Lampung Barat, M Henry Faisal diwakili Kabid Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, Sukimin mengatakan, Pemprov Lampung diharapkan bisa ikut berkontribusi menyelesaikan masalah konflik gajah di Suoh.

“Beberapa waktu lalu pihak kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Provinsi dalam penyelesaian konflik satwa liar ini,” kata Sukimin, Sabtu (11/2/2023).

“Selain itu Bupati juga sudah menyampaikan ke Gubernur pada 24 januari lalu, termasuk juga ke Kapolda Lampung pada saat peresmian Polres Pesisir Barat,” terusnya.

Baca juga: Kerap Meresahkan Warga Lampung Barat, Gajah Liar Kelompok Jambul Akan Dipasang GPS Collar

Tentunya dalam penyelesaian masalah ini, diperlukan kontribusi dan pendampingan dari pihak Provinsi dan pihak tertentu yang dirasa perlu memberikan kontribusinya.

Selain itu, ada beberapa upaya lain yang telah dilakukan Pemkab Lampung Barat dalam hal penanganan konflik manusia dan gajah ini.

Sukimin menjelaskan, Pemkab Lampung Barat sudah membentuk satgas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Lampung Barat.

Diketahui satgas tersebut diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat dan Sekretarisnya yakni Kabag SDA dan pihak DLH itu sendiri.

Anggota satgas tersebut juga melibatkan beberapa anggota yang berasal dari OPD di Pemkab Lampung Barat.

"Anggota yang terlibat di dalamnya yaitu berasal dari berbagai dinas dan instansi seperti BPBD, Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Disbunnak,”

“Selain itu OPD terkait lainnya yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelas Sukimin.

Terkait dengan kerusakan dan dampak lain yang ditimbulkan oleh  gajah, OPD teknis pun sudah melakukan tugasnya.

Pihak OPD terkait selalu memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya yang dirasa perlu bagi masyarakat yang terkena dampak konflik ini.

Terkait anggaran khusus dalam pelaksanaan penggiringan dan blokade yang dilakukan Satgas Konflik Gajah Suoh dan BNS, saat ini anggarannya belum ada.