Pemkab Koordinasi dengan Pemprov Lampung Atasi Konflik Gajah Menahun di Suoh

"Sebab jika untuk anggaran khusus penanganan konflik gajah hingga saat ini memang belum ada,” ucap Sukimin.

“Tetapi bukan berarti kita tidak pernah berupaya untuk memperhatikan satgas-satgas dalam melakukan penanganan,” lanjutnya.

Menurut Sukimin, ada beberapa hal yang diperlukan oleh satgas di lapangan saat melakukan blokade.

Pertama, ketangkasan satgas dalam melakukan blokade gajah, mereka perlu dilatih bagaimana cara penanganan atau penggiringan gajah.

Kedua, kebutuhan operasional satgas, karena penanganan gajah ini secara khusus memang belum ada pendanaan yang sifatnya insidentil.

"Karena mereka melakukan penggiringan kan tentu membutuhkan bensin dan segala macam kebutuhan lainnya,” terangnya.

Kemudian yang ketiga peningkatan kesejahteraan para satgas dan masyarakat yang ikut dalam penanganan blokade gajah.

Hal-hal tersebut sebelumnya memang telah diusulkan untuk dukungan para satgasdalam upaya penanganan konflik gajah.

Lebih lanjut, Sukimin menjelaskan, saat ini para satgas juga telah mendapatkan suplai GPS Collar yang akan dipasangkan ke kawanan gajah.

Alat itu berfungsi untuk memantau dan mengetahui keberadaan kawanan gajah liar, sehingga para satgas bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

“Selain itu satgas di sana juga telah berhasil mendapatkan GPS Collar untuk gajah yang sebelumnya telah diusulkan,” jelas Sukimin.

“Kemudian ada juga bantuan dari BARISTA yakni penanaman bibit pakan di wilayah TNBBS seluas 3 hektare itu salah satu upaya yang kita lakukan," pungkasnya.

Tentunya hal itu dilakukan agar kawanan gajah tidak kekurangan sumber pakannya di dalam kawasan hutan.

Karena yang diketahui, sering masuknga gajah ke permukiman warga ini diduga karena pkan mereka telah habis di hutan.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)