Dishub Metro Bakal Bina Juru Parkir untuk Tingkatkan Pelayanan dan Beri Atribut

Tribunlampung.co.id, Metro - UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Metro, Lampung akan memberikan pembinaan dan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi juru parkir.

Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran Dishub Kota Metro, Badri Kotib berencana untuk mengumpulkan rekan-rekan juru parkir yang berjumlah ratusan orang untuk diberikan pembinaan.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan memberikan perlengkapan dan atribut kepada juru parkir yang ada di Metro.

Menurutnya, hal tersebut penting guna mendukung layanan kepada masyarakat agar terkesan baik.

“Ya itu pasti lah. Nah ini misalnya kalau kita lihat dari penampilannya saja, kalau berantakan kan kesannya gak enak juga, gak baik, gak rapi," ujarnya, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Sekda Metro Pastikan Calon Kepala Dinas Kesehatan Berlatar Orang Kesehatan

Baca juga: Dishub Metro Lampung Targetkan PAD Parkir Rp 1,4 Miiar

"Maka itu perlu lah. Ya minimal pakai rompi atau topi jukir, itu perlu,"

"Malah saya itu sebenarnya maunya, jukir itu pakai sepatu boot juga, punya jas hujan juga,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan pembinaan kepada juru parkir terkait dengan pelayanan parkir kendaraan milik masyarakat Kota Metro, Lampung.

“Dan bukan cuma penampilannya saja. Makanya itu saya juga ingin melakukan pembinaan massal juga," kata dia.

"Kita kasih edukasi untuk para jukir itu terkait dengan peraturan atau regulasi, mekanisme pelayanannya dan juga tanggung jawab seorang jukir. Tupoksi lah kira-kira,” lanjutnya.

Selain itu, Badri juga mengaku pihaknya sedang melakukan pendekatan secara persuasif kepada jukir.

Hal itu dalam rangka mensosialisasikan tupoksi kepada sejumlah jukir, khususnya mereka yang belum memiliki SK resmi.

Hasilnya, dalam tempo satu bulan, jumlah jukir yang mengantongi SK resmi telah bertambah sebanyak 12 orang.

“Kan sebelumnya itu memang sudah ada sebanyak 129 rekan-rekan juru parkir yang punya SK resmi,"

"Sebulan kemudian setelah saya menjabat jadi Kepala UPTD di sini, alhamdulillah sudah ada pertambahan lagi sebayak 12 orang," bebernya.

"Dari total 12 itu, 9 orang yang sudah pasti dan ditetapkan bakal di-SK-kan,” tambahnya.

Sementara itu, guna mengejar target PAD sebesar Rp1,4 miliar, Badri bakal melakukan penyisiran lokasi parkir yang disebutnya berpotensi bisa mengembangkan pendapatan daerah.

“Jadi, sebenarnya saya kira lokasi parkir yang bagus dan punya potensi itu, kalau dikelola dengan baik, pasti bisa memberi kontribusi yang juga baik,” tukasnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Metro, Lampung menargetkan penambahan titik parkir yang memiliki Surat Keterangan (SK) resmi dari Dinas untuk tiap bulannya di tahun 2023.

Target penambahan titik parkir resmi yang memiliki SK tiap bulan tersebut bertujuan untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro, Lampung.

Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Metro, Lampung, Badri Kotib mengatakan pihaknya terus melakukan inovasi dan terobosan terbaru dalam mencapai target PAD di tahun 2023.

"Target saya dalam 1 bulan minimal harus dan wajib ada tambahan dari titik-titik parkir," ujarnya kepada Tribun Lampung pada Minggu (19/2/2023) lalu.

"Karena kalo melihat target PAD yang ada, semuanya itu sulit tercapai tanpa ada terobosoan dan inovasi," imbuhnya.

Ia mengatakan, dalam menentukan titik-titik parkir yang baru tersebut, pihaknya melakukannya dengan 2 upaya.

Yaitu dengan melakukan uji petik dan musyawarah dengan pengelola tempat parkir yang akan dilegalkan tersebut.

"Dasarnya itu kami melakukan uji petik, apabila  menemukan titik potensi parkir yang ada itu kita liat dulu lokasinya kira-kira melanggar aturan tidak," ungkapnya.

Apabila uji petik telah selesai, lanjut dia, pihaknya melakukan musyawarah dengan pengelola parkir yang belum memiliki SK tersebut.

"Kita ada komunikasi dan rembukan dengan pihak pengelola, sehingga kedepan tidak memberatkan pihak pengelola itu sendiri," kata dia.

"Karena kata kuncinya, kalo SK sudah keluar, hasil dari uji petik dan musyawarah itu disepakati," tambahnya.

Menurutnya, uji petik dan musyawarah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kendala ketika telah dilegalkan.

"Uji petik dan musyawarah dengan pengelola parkir itu untuk mengetahui apakah mereka sanggup membayar retribusi kepada Dinas secara harian atau mingguan," tuturnya.

"Supaya kami juga tidak dibebani dengan hutang, begitu juga pengelola parkir berdasarkan SK itu," lanjutnya.

(Tribunlampung.co.id/Muhammad Humam Ghiffary)