Penanganan Gajah Liar di Suoh Lampung Barat Terkendala Anggaran

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh terkendala anggaran dalam menangani konflik gajah liar yang sering terjadi di Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat, Lampung.

Camat Suoh, Davet Jakson mengatakan, anggaran menjadi kendala dalam menangani konflik gajah di Lampung Barat.

"Selama ini satgas sudah mendapat support dari Barista yang sudah berjalan semenjak Bulan Maret 2022 lalu, akan tetapi, berakhir bulan Juni mendatang," ujar Davet, saat audiensi konflik gajah bersama Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh bersama Konsolsium Barista Selatan (Barista) dengan Pemkab Lampung Barat untuk membahas konflik gajah di Sekincau, Jumat (24/2/2023).

Diketahui, Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh ini gabungan dari masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS).

Satgas ini juga merupakan gabungan dari enam pekon dari dua kecamatan yakni Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS).

Baca juga: Kerap Meresahkan Warga Lampung Barat, Gajah Liar Kelompok Jambul Akan Dipasang GPS Collar

"Jadi semenjak kemunculan gajah liar dari tahun 2019 lalu, terbentuklah relawan yang diberi nama Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh ini,” kata Davet.

“Mereka bertugas untuk mengawasi gerak gerik kawanan gajah yang kerap masuk ke permukiman," tambahnya.

Pihaknya berharap agar pihak Pemkab Lampung Barat bisa memberikan dukungan ke satgas.

Mengingat dalam menangani konflik gajah liar ini satgas juga membutuhkan dukungan bahkan anggaran.

“Dukungan tersebut salah satunya bentuknya bisa berupa pembinaan bidang usaha jangka cepat, menengah dan lama,” kata Davet.

"Apabila satgas ini tidak ada bimbingan dari Pemkab Lampung Barat terkait anggaran, dikhawatirkan jiwa semangat satgas yang menurun,” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Pj Sekda Pemkab Lampung Barat, Adi Utama pun memberikan apresiasi kepada Barista.

Pasalnya, selama ini Barista sudah memberi dukungan kepada relawan Satgas Satwa Lembah Suoh terkait keberlangsungan anggaran dalam penanganan konflik gajah liar.

Selain itu, tambah Adi, permasalahan dalam penanganan konflik gajah ini memang sudah cukup lama terjadi.

Kendati demikian, pihak Pemkab Lampung Barat selama ini sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan penanganan. 

"Bahkan kita sudah pernah melakukan koordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait konflik ini,” jelas Adi.

“Termasuk dengan Ketua Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian Sudin, namun hal itu terkendala karena masih adanya wabah Covid-19 pada waktu itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, usulan yang telah disampaikan Camat beserta relawan satgas tersebut akan menjadi pembahasan

“Tentunya hal ini akan menjadi wacana serta akan segera dipelajari Pemkab Lampung Barat untuk kedepannya,” kata Adi.

Terakhir Adi pun megucapkan rasa terima kasih kepada seluruh relawan satgas yang sudah bekerja kerasa dalam menangani konflik gajah ini.

“Saya mewakili Pemkab Lampung Barat menyampaikan terimakasih atas kerja keras saudara-saudara selama ini dalam menangani konflik gajah,” ucap Adi.

“Ke depannya akan segera kita carikan solusinya terkait permasalahan yang terjadi selama ini," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)