KPK Selidiki Harta Tak Wajar Pegawai Pajak AG, Dari Rp 134 Juta Jadi Rp 98 Miliar

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Harta tak wajar yang dimiliki banyak pegawai pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) kembali terungkap.

Seorang pegawai pajak dengan jabatan Account Representative (AR) Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial AG memiliki harta Rp 98 miliar.

Jumlah harta AG yang fantastis ini bahkan melebihi jumlah harta bosnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Harta pegawai pajak AG, anak buah Sri Mulyani ini sangat tak wajar.

Karena pada 2017 jumlah hartanya senilai Rp 134 juta.

Baca juga: Bubarkan Klub Moge Pegawai Pajak, Sri Mulyani Ternyata Punya Honda Rebel CMX500

Baca juga: Setelah Pejabat Pajak, Giliran Eko Darmanto Pejabat Bea Cukai Viral Pamer Harta 15 Miliar

Namun dalam 4 tahun jumlahnya menjadi Rp 98 miliar di 2021.

Hal itu terungkap dari data LHKPN AG.

Dimana diketahui hartanya mengalami lonjakan harta yang signifikan.

Dari 2017 senilai Rp 134 juta, lalu di 2021 menjadi Rp 98 miliar.

Karenanya harta pegawai pajak AG ini menjadi pertanyaan.

Ternyata dengan jumlah harta tak wajar ini, AG sudah masuk dalam pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

Jabatan Account Representative yang disangdang AG adalah diangkat dan juga ditetapkan dalam KPP.

Dengan jabatannya itu, AG memiliki tugas menggali potensi pajak, sekaligus memberikan bimbingan atau imbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Terkait harta AG yang fantastis ini, Jubir Kemenkeu Prastowo Yustinus memberikan penjelasan.

Menurut Prastowo, jumlah harta tak wajar AG, pertama ada karena salah input angka.

Alasan ini, tampaknya semakin tak masuk akal.

Namun Prastowo memberi alasan kedua.
 
 "Yang kedua yang bersangkutan mengaku mendapat warisan benda antik yang keliru diinput,"

"Nanti akan kami jelaskan lebih rinci," tegas Prastowo di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (21/3/2023).

Yang pasti, kata Prastowo, Itjen Kemenkeu sudah bergerak untuk menelusuri harta tak wajar AG.
 
"Ada anomali, sudah dilakukan tindak lanjut. Itjen sudah mengirim email ke yang bersangkutan dan sudah ada konfirmasi," jelas Prastowo.
 
Kemudian, kata Prastowo, data yang diterima dari konfirmasi AG, ada laporan utang.

"Minus karena utang lebih besar," tegas dia.

Meski begitu KPK tampaknya tak percaya dengan penjelasan Kemenkeu ini.

KPK mengaku akan mengecek harta kekayaan atau LHKPN pejabat pajak AG yang mengalami kenaikan ribuan persen dalam kurun 4 tahun.
 
"Aku cek dulu," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat dikonfirmasi, Rabu (22/3/2023).
 
Menurut Pahala, pihaknya akan memeriksa rincian harta AG yang dilaporkan dalam LHKPN.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com

(Tribunlampung.co.id)