Perangkat Desa di Pesbar Lampung Ancam Mogok Kerja Bila Gaji Tak Dibayar  

Sebab, hingga saat tidak ada kejelasan kapan gaji mereka akan dibayarkan, terlebih sebentar lagi akan menghadapi momen Lebaran.

Sementara, dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No 67 menyebutkan bahwa gaji atau insentif perangkat desa harus dianggarkan setiap bulan.

"Kami menggelar aksi untuk menuntut hak kami, jerih payah dan keringat kami untuk dibayarkan," tegasnya.

Sambil membawa sepanduk tuntutan para perangkat desa itu terus meminta agar tuntutan mereka dikabulkan.

Ketegangan sempat terjadi, saat massa  ingin bertemu langsung dengan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal.

Namun justru tuntutan mereka itu langsung di sambut oleh Kasat Pol PP Pesisir Barat, Cahyadi Muiz.

Ia mengatakan saat ini Bupati sedang tidak berada di tempat dan sedang dinas luar.

Cahyadi menawarkan massa aksi menemui sekretaris daerah saja untuk membahas permasalahan tersebut.

"Kami minta Bupati Pesisir Barat yang terhormat menemui kami langsung d isini, jangan cuma waktu kampanye saja," ucap Agus Rikardo, Ketua PPDI Pesisir Barat.

"Jika memang harus Sekda, kami minta dia yang datang menemui kami di sini agar semua masa bisa mendengar apa yang disampaikan, bukan perwakilan," sambungnya.

Ketegangan terus berlanjut saat massa  sempat memaksa untuk masuk ke kompleks perkantoran Pemkab esisir Barat.

Namun, langkah mereka dihentikan petugas Pol PP Pesisir Barat.

Massa aksi juga sempat tidak menerima dengan ucapan Kasat Pol PP yang mengatakan seolah-olah masa melakukan tindakan anarkistis.

"Bapak Kasat Pol PP jangan memprovokasi kami dengan ucapan anarkis, tidak ada kami yang melakukan tindakan anarkis," ucap Imron, seorang korlap aksi.

"Kami ini perangkat desa yang setiap hari selalu melayani masyarakat dan menyelesaikan persoalan masyarakat tidak mungkin kami akan melakukan tindakan melawan hukum," lanjutnya.

Masa aksi juga mengutarakan kekecewaan nya terhadap Bupati Agus Istiqlal.

Sebab saat masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk menuntut gaji mereka dibayarkan, tapi justru mangkir dengan alasan Dinas luar.

"Kami sangat kecewa dengan tidak hadirnya Bupati saat kami menuntut hak kami," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)