MK Putuskan Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun dan Langsung Dijalankan

Tribunlampung.co.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan masa kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperpanjang jadi 5 tahun dari 4 tahun.

Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK diputuskan Mahkamah Konstitusi pada sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Menurut  Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, putusan tersebut langsung diterapkan sejak diputuskan.

Sebab untuk masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir Desember 2023 nanti. 

"Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan," kata Juru Bicara (jubir) MK Fajar Laksono, saat dihubungi, Jumat (26/5/2023).

Baca juga: Ditanya Pasca Dipanggil KPK, Wagub Lampung Nunik: Mual Aku

Baca juga: KPK Datangi RSUD Abdul Moeloek, Jubir KPK: Tidak Ada Penggeledahan

Pertimbangan mengenai pemberlakuan Putusan 112/PUU-XX/2022 bagi Pimpinan KPK ialah masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih enam bulan lagi.

Maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, jelas Fajar, penting bagi mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.

MK menyegerakan memutus perkara ini agar putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi pemohon khususnya dan keseluruhan Pimpinan KPK saat ini.

"Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan empat tahun dan akan berakhir pada Desember 2023 diperpanjang masa jabatannya selama satu tahun ke depan hingga genap menjadi lima tahun masa jabatannya sesuai dengan Putusan MK ini," tutur Fajar.

"Menurut Putusan 112/PUU-XX/2022, perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun juga berlaku bagi Dewan Pengawas KPK yang saat ini menjabat dari semula masa jabatannya empat tahun," ujarnya.

Pimpinan KPK Siap Laksanakan Putusan MK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatannya sebagai Pimpinan KPK menjadi lima tahun.

"Karena putusan MK adalah undang-undang, maka kami siap melaksanakannya," kata Firli Bahuri kepada wartawan pada Jumat (26/5/2023).

Menurut Firli, putusan MK yang menambah setahun masa jabatan Pimpinan KPK akan digunakannya untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

"Ini amanah yang harus kami laksanakan. Dengan perpanjangan masa pengabdian maka upaya upaya pemberantasan harus lebih dikuatkan," katanya.