Tegas! Ketua LPP DPW PKB Lampung Bantah Mahar dalam Penentuan Nomor Urut Caleg

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Lampung akhirnya memberikan klarifikasi terkait mahar nomor urut calon legislatif.

Ketua LPP DPW PKB Lampung, Jauharoh Haddad menegaskan, tidak ada mahar dalam penentuan nomor urut calon legislatif pada Pemilu 2024.

Ia mengatakan, penentuan nomor urut partai berdasarkan kinerja caleg dan sebelumnya PKB Lampung telah melakukan Fit and Proper Test seluruh bacaleg tingkat provinsi dan kabupaten kota.

"Saya ingin klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut mahar dalam nomor urut caleg, saya pastikan bahwa tidak ada mahar dalam penentuan nomor urut," kata Jauharoh kepada Tribunlampung, Senin (29/5/2023).

"Jadi ada rekam jejak setiap caleg, dan nanti ada peringkat kira-kira dia pas di nomor urut berapa, jadi apa yang dijelaskan oleh caleg kota Bandar Lampung itu tidak benar karena saya sudah memanggil Ketua LPP dan ketua DPC Kota Bandar Lampung setelah di investigasi itu tidak ditemukan," sambung dia.

Baca juga: Bacaleg PKB Bandar Lampung Mengaku Diminta Rp 70 Juta untuk Dapatkan Nomor Urut

Secara berulang, Jauharoh menegaskan, tidak ada mahar untuk nomor urut baik caleg tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Lampung.

"Jadi caleg itu ada kinerja sejauh mana dia menyapa masyarakat, sejauh mana dia turun di lapangan dalam mensosialisasikan program partai. Nanti kami tanyakan langsung ke masyarakat, apakah caleg itu betul turun atau tidak jadi itu yang menjadi landasan nomor urut partai," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, bacaleg PKB Kota Bandar Lampung, Nelly Farlinza mengaku dimintai mahar puluhan juta untuk mendapatkan nomor urut tertentu.

Nelly mengaku dimintai uang Rp 70 juta untuk mendapatkan nomor urut 2.

"Awal ceritanya saya meminta nomor urut satu karena saya merupakan kader PKB sejak 5 tahun silam. Dalam struktur kepengurusan, saya juga sebagai wakil ketua dan sekretaris PPKB serta Ketua Bidang Hukum LPP,” kata Nelly saat dikonfirmasi Tribunlampung.co.id, Senin (22/5/2023) malam.

"Namun, keinginan saya tidak bisa dipenuhi partai karena nomor urut 1 sudah ditaruh adik dari petahana yang kemarin duduk di legislatif 2019," sambungnya.

“Ya, pada saat itu Ketua LPP DPW PKB Lampung menelepon saya untuk menanyakan apakah mau tetap di nomor 2. Jika mau, katanya harus ganti dana saksi yang telah dibayar senilai Rp 70 juta, dan harus sekarang juga," jelas dia.

"Ia meminta saya mentransfer ke Ketua DPC Kota Bandar Lampung," beber Nelly.

“Setelah itu saya coba menayakan langsung dengan ketua DPC. Tapi Whatsapp dan telepon saya tidak direspons hingga akhirnya saya diblokir," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )