Potongan Pajak Lebih Besar, Uang Makan Pol PP Lampung Selatan Diganti Nasi Kotak

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan- Anggaran makan Sat Pol PP di Lampung Selatan diganti nasi kotak setelah sebelumnya direalisasikan dalam bentuk Uang Makan.

Penggantian Uang Makan Sat Pol PP Lampung Selatan dengan nasi kotak ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2023 tentang uang kegiatan makan dan minum.

Dalam aturan Peraturan PMK Tahun 2023 tentang uang kegiatan makan dan minum itu megharuskan Sat Pol PP di Lampung Selatan untuk membayar pajak dahulu dalam pencairannya.

Pajak yang harus dibayarkan Sat Pol PP di Lampung Selatan itu ialah pajak Dispenda dan PPH

Potongan pajaknya ke daerah Itu lebih besar jika dibandingkan sebelumnya, dari potongan 5 persen, kini mereka harus membayar 11 persen.

Kepala Sat Pol PP Lampung Selatan Maturidi Ismail melalui Sekretarisnya Erdanda membenarkan soal perubahan pajak yang harus disetorkan terkait makan dan minum tersebut.

Dia menjelaskan anggaran makan dan minum di kesatuannya masih sama dengan mekanisme seperti kegiatan biasanya.

"Yang di kecamatan kita upayakan yang terdekat dengan mereka. Kalau yang di kalianda ikut di kantor. Yang 16 anggota lainnya dibagi 3 zona penengahan, Jati Agung, sekitar Sidomulyo," kata Erdanda, Senin (19/6/2023).

"Jadi kalau di kecamatan ya di kecamatnya, kalau di seketariatan ya di kantor di kalianda," tuturnya.

Lanjut Erdanda, catheringnya tidak boleh terlalu jauh harus di sekitaran mereka.

Erdanda mengatakan, anggota Sat Pol PP yang mendapat jatah nasi kota atau makan itu mereka yang ada di dalam Surat Perintah Tugas (SPT).

Baik PNS maupun THLS yang melaksanakan kegiatan aktivitas lapangan berupa keprotokolan, terkait pengamaman pejabat-pejabat.

Lalu, anggota yang melakukan kegiatan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) seperti ngepam, patroli dan lainnya.

"Jadi itu nanti akan ada diperintahkan selama satu bulan dari awal bulan sampai akhir bulan selama 20 hari, setiap bulannya itu 20 hari nggak boleh lebih," katanya.

"Kalau ada kegiatannya lebih dari 20 hari yang diberikannya hanya 20 hari saja. Jadi kayak ngepam cuti bersama itu, yang sanggup dibiayai itu hanya 20 hari itu saja selama satu bulan," jelasnya.

Ditambahkan Erdanda, cathering tersebut langsung dibawa ke tempat kegiatan pelaksanaan tugas.

"Yang di kantor dibawa ke kantor, yang piket dibawa ke piket, yang di kecamatan dibawa ke kecamatannya," ujarnya.

Erdanda mengatakan pihaknya sama seperti OPD lain, mengikuti aturan dari peraturan menteri keuangan PMK, tentang anggaran kegiatan makan dan minum.

"Misal besaran makanannya nggak boleh lebih dari Rp 25 ribu. Wajib bayar pajak Dispenda, pajak PPH," katanya.

Erdanda menyebut pihaknya wajib memabayarkan pajak Dispenda, pajak PPH dahulu, supaya anggaran untuk kegiatan makan dan minum atau nasi kotaknya bisa dicairkan.

Lanjut Erdanda, ketika pihaknya masih menerima anggaran makan berupa uang, pajaknya cuma 5 persen.

Namun saat ini, pajak yang dibayarkan jauh lebih besar  menjadi 11 persen.

"Jadi anggaran anak-anak ini tambah turun. Dari yang semula Rp 500 ribu jadi Rp 475 ribu. Kalau sekarang ini pajaknya sampai 11 persen.

Artinya yang mereka terima dibawah Rp 475 ribu, atau sekitar Rp 445 ribu saja ada koma-komanya," katanya.

"Saya rasa Rp 55 ribu itu ada keluar untuk bayar pajak ke Dispenda. Jadi harus bayar dulu baru bisa mengajukan anggaran uang makan dan minum (nasi kotak)," ucapnya.

(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )