DPRD Lampung Setujui Raperda APBD Perubahan 2023

Ketut meminta agar mengidentifikasi kembali capaian program dan kegiatan serta menyesuaikan dengan APBDP 2023 yang di dalamnya terdapat perubahan asumsi-asumsi dalam pengolahan keuangan daerah. 

“Di sisi lain, perlu untuk menyusun langkah konkret untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Terakhir, Ketut meminta agar SILPA tahun 2022 digunakan untuk hal yang penting dan mendesak. Seperti pembayaran bunga dan pokok utang atau oblikasi daerah. 

“Lalu pendanaan program dan kegiatan baru, serta pendanaan kegiatan-kegiatan dengan capaian target kinerja dan lainnya,” pintanya.

Juru Bicara Fraksi Golkar Ferdy Ferdian Aziz menyampaikan, anggaran tidak perlu disebar secara merata pada setiap OPD. 

“Jika, kegiatan di OPD tersebut tidak mampu meningkatkan indeks kinerja utama,” sarannya.

Terlebih, menurut dia, capaian indeks kinerja utama tidak selaras dengan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, dia meminta, agar kontrol dalam indeks kinerja utama sangat dibutuhkan. 

“Sehingga, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Lampung nyata,” sebutnya.

Selain itu, pembangunan juga harus mendapatkan perhatian khusus. Terutama pada pembangunan infrastruktur. Sehingga tidak ada daerah yang merasa dianaktirikan.

Sementara itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan target Pendapatan Daerah sebesar 9,04 persen jika dibandingkan dengan APBD murni 2023. 

Juru Bicara Fraksi Gerindra I Made Suarjaya menilai, struktur pendapatan daerah sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dimana, dana perimbangan (transfer dari pusat) tidak lagi mendominasi. Yakni hanya 40,33 persen dari total pendapatan. Sedangkan PAD 59,5 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp0,17 persen,” jelasnya.

Meski demikian, besarnya persentase dana transfer menunjukkan, masih adanya ketergantungan APBD Pemprov Lampung dari pusat. 

Karena itu, kenaikan pendapatan pada APBD Perubahan masih membutuhkan upaya yang lebih keras. Sehingga, perlu dioptimalkannya penggalian potensi PAD Lampung. 

“Dengan masih dominannya pendapatan yang bersumber dari pajak. Saudara gubernur hendaknya memperhatikan penggalian pajak dari sektor transportasi yang seiring berkembang,” sambung dia.