Tanggulangi Kemiskinan Berbasis Desa, Pemkab Lampung Selatan Gelar Rakor

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Pemkab Lampung Selatan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rakor tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) di Aula Rimau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan rakor Tim Koordinasi Penanggalangan Kemiskinan (TKPK) Lampung Selatan tersebut sekaligus roadshow tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung.

Hadir TKPK Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung Zaidirina.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yespi Cory mewakili Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Kabid Sosial dan Pemerintahan Bappeda Lampung Selatan Andi Nurizal mewakili Kepala Bappeda Lampung Selatan Aryan Saruhian.

Yespi menjelaskan, roadshow TKPK Provinsi Lampung ini sangat penting untuk dilakasanakan dalam rangka sinergitas program penanggulangan kemiskinan antara Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Selatan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya di Lampung Selatan.

"Izinkan kami menyampaikan dengan singkat dalam forum ini gambaran yang telah kami laksanakan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan telah melaksakan Verifikasi dan Validasi data P3KE Desa secara Mandiri," katanya.

Kabupaten Lampung Selatan telah melaporkan pelaporan kemiskinan ekstrem triwulan I dan triwulan II tepat waktu ke Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung dan Kemenko PMK.

Lebih lanjut Yespi menjelaskan Kabupaten Lampung Selatan telah meminta data pemuktahiran ke kemenko PMK dan di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Nomor 400.9.14/3004/V.01/2023 Tentang Pemanfaatan data Pemuktahiran P3KE.

"Kabupaten Lampung Selatan melakukan Gebrak Inovasi Kemiskinan melaui Gerakan Seribu Sehari (Geserbu) untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui bedah rumah dan Proyek Cetak Generasi Unggul dan melalui Roadshow Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini," katanya.

Pihaknya berharap adanya peran serta Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan, baik kemiskinan makro maupun kemiskinan ekstrem pada khususnya.

Selain itu pihaknya juga berharap dengan kerjasama yang solid dan semangat gotong royong, Insya Allah kita mampu untuk mengatasi seluruh kendala dan mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen 2024.

Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung Zaidirina mengatakan berdasarkan arahan presiden terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024 diharapkan dapat mencapai target 0 persen.

"Yang dilaksanakan melalui strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui kolaborasi intervensi khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih dengan dipertajam dengan menggunakan basedata yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu," katanya

"Melalui keterlibatan sektor swasta yang berperan sebagai off taker pada jenjang kelompok kemiskinan ekstrem (desil I dan II) untuk dapat mendukung peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

Selain itu, Zaidirina mengatakan upaya pemerataan perlindungan sosial yang adaptif juga tak kalah penting dilaksanakan.