Tanggulangi Kemiskinan Berbasis Desa, Pemkab Lampung Selatan Gelar Rakor

"Dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang merata bagi seluruh penduduk sesuai tingkat kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif," katanya.

Zaidirina menjelaskan penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh.

Lalu, penguatan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal.

Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim.

Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.

Kemudian, peningkatan usia pensiun bertahap sampai dengan usia 65 tahun dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi melalui perluasan cakupan jaminan pensiun dan hari tua, pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kualitas kesehatan, dan pengembangan lingkungan yang ramah lanjut usia.

Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.

Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan care economy, penguatan norma keluarga,pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan keterampilan.

Inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya pengembangan social impact bonds, social impact investment, dan optimalisasi dana jaminan sosial.

Penyelarasan peraturan perundangan perlindungan sosial dan tata kelola data untuk penentuan target penerima manfaat.

Zaidirina mengatakan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidaklah efektif dan efisien jika dilaksanakan secara parsial.

Mengingat persentase kemiskinan Provinsi Lampung per Maret 2023 sebesar 11,11 persen masih berada diatas persentase nasional 9,36 persen.

Serta menempati posisi keempat tertinggi di wilayah Pulau Sumatera setelah Provinsi Aceh 14,45 persen, Provinsi Bengkulu 14,04 persen dan Provinsi Sumatera Selatan 11,78 persen.

Lalu, untuk persentase kemiskinan ekstrem Provinsi Lampung menunjukkan tren positif, yaitu penurunan sejak Tahun 2020 sebesar 5,03 persen menjadi 2,29 persen di Tahun 2022.