Dissos Pesisir Barat Ajak Warga Manfaatkan Aplikasi Cek Bansos Kemensos

Dikatakannya, berdasarkan data yang ada pada bulan Mei 2023 jumlah DTKS tercatat sebanyak 116.296 jiwa.

Sedangkan, pada bulan Agustus 2023 data DTKS yang ada tercatat 111.418 jiwa.

Dijelaskannya, data DTKS ini mengalami perubahan disebabkan adanya evaluasi dan validasi secara berkala yang dilakukan pihaknya.

Jika dalam data tersebut ditemukan ada yang sudah tidak masuk dalam kriteria maka akan digantikan dengan yang baru.

"Kita sudah memberitahukan ke Peratin untuk melakukan evaluasi mana saja yang sudah tidak masuk lagi dalam kriteria untuk diganti dengan yang baru," ucapnya.

Untuk evaluasinya sendiri kata dia, hingga saat ini masih berjalan.

Lanjutnya, sumber data DTKS ini berasal dari Peratin (Kepala Desa) setempat, pihaknya hanya menginput data yang diperoleh di lapangan.

Sebab, Peratin yang lebih memahami kondisi warganya, apakah tergolong orang mampu atau tidak.

"Evaluasi ini sifatnya hanya ajuan sedangkan untuk memasukkan dan menonaktifkan data DTKS itu dari pusat," bebernya.

Ditambahkannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa otomatis nonaktif dari DTKS apabila ditemukan anggota keluarganya ada yang sudah memiliki penghasilan di atas upah minimum provinsi.

Selain itu, jika ada keluarganya tercatat berpenghasilan dari APBD dan APBN juga akan otomatis non aktifkan.

"Pendataannya berbasis KK (Kartu Keluarga), jadi apabila dalam KK tersebut ada yang berpenghasilan berasal dari APBD atau APBN maka akan dihapus oleh sistem Kemensos," ujarnya.

Imbas dari nonaktifnya data DTKS ini maka yang bersangkutan tidak bisa menerima bantuan sosial (Bansos).

Jenis bansos tersebut diantaranya BPJS kesehatan, PKH Bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan lain yang bersumber dari APBD dan APBN.

Untuk itu jika ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan sosial lagi dikarenakan data DTKSnya nonaktif agar melapor ke Peratin setempat.