DLH Bentuk Pekon Mandiri Guna Mitigasi Konflik dengan Satwa Liar di Lampung Barat

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat segera membentuk 20 pekon mandiri dalam rangka mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang kerap terjadi di Lampung Barat.

Kabid Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup pada DLH Lampung Barat Sukimin mengatakan, pembentukan 20 pekon mandiri ini juga merupakan program jangka panjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

“Program ini juga tentunya berhubungan dengan upaya mitigasi konflik satwa liar yang sering terjadi di Lampung Barat,” ujar dia mewakili Kepala DLH Lampung Barat M Henry Faisal, Kamis (19/10/2023).

“Karena selama ini salah satu kendala mitigasi konflik ini kan di pembiayaan. Adanya kegiatan ini nantinya masyarakat bisa mandiri untuk menaganani konflik,” terusnya.

Sukimin menyebut, di 20 pekon tersebut sering terjadi dan berpotensi terjadu konflik satwa liar seperti gajah, harimau, dan beruang.

Pekon-pekon tersebut tersebar di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten berjuluk Negeri di Atas Awan ini.

Rinciannya, Pekon Bumi Hantatai dan Gunung Ratu di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS), Pekon Ringin Sari, Rowo Rejo, Tugu Ratu, Sukamarga, dan Sumber Agung di Kecamatan Suoh.

Lalu Pekon Tambak Jaya dan Tanjung Raya di Kecamatan Way Tenong.

Pekon Kubu Perahu dan Padang Cahya di Kecamatan Balik Bukit.

Pekon Tri Budi Makmur di Kecamatan Kebun Tebu.

Pekon Simpang Sari di Kecamatan Sumber Jaya.

Pekon Ujung Rembun, Pancur Mas, Sukabanjar dan Tawan Sukamulya di Kecamatan Lumbok Seminung.

Pekon Luas dan Atar Kuwaw di Kecamatan Batu Ketulis.

Pekon Padang Tambak dan Kota Baru di Kecamatan Sekincau.

Sebagai informasi, program 20 pekon mandiri untuk mitigasi konflik tersebut dilakukan DLH Lampung Barat dengan bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS).

Sukimin menjelaskan, nantinya program ini akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang ada di Lampung Barat.

Selain itu, tambah dia, pihaknya juga saat ini telah menyusun road map terkait 20 pekon mandiri untuk mitigasi konflik manusia dan satwa liat tersebut.

“Tentunya dengan menggandeng WCS, nantinya program menyasar ke beberapa OPD yang sudah mempunyai tupoksinya masing-masing,” jelas dia.

“Semua itu nantinya akan tercantum di dalam Road Map. Di dalamnya juga akan ada rencana kerja dan kapan waktu kerja tersebut akan dimulai,” sambungnya.

Terkait keterlibatan beberapa OPD selain DLH Lampung Barat, nantinya beberapa OPD terkait juga akan memberikan program-program kegiatan sendiri sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Sebagai contoh Diskoperindag Lampung Barat yang nantinya akan memberdayakan masyarakat ataupun satgas agar bisa mengembangkan produk usaha.

“Pihak Diskoperindag nanti bisa melatih masyarakat untuk membuat produk IKM untuk kemudian dipasarkan,” ungkap dia.

“Kemudin keuntungannya itu akan digunakan untuk upaya mitigasi konflik. Mereka nanti mengalokasikan anggarannya,” tambahnya.

Terakhir Sukimin berharap agar rencana program ini dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi permasalahan konflik manusia dan satwa liar yang masih sering terjadi di Lampung Barat ini.

“Selain itu diharapkan juga nantinya masyarakat ataupun satgas bisa secara mandiri melakukan mitigasi pencegahan dan penanganan,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)