5 Pekon di Lampung Barat Rawan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar

Terkait upaya menangani masalah tersebut, pihaknya saat ini akan segera membentuk 20 pekon mandiri dalam rangka mitigasi konflik manusia dan satwa liar.

Sukimin mengatakan, pembentukan 20 pekon mandiri ini juga merupakan program jangka panjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

“Program ini juga tentunya berhubungan dengan upaya mitigasi konflik satwa liar yang sering terjadi di Lampung Barat,” ujar dia.

“Karena selama ini salah satu kendala mitigasi konflik ini kan di pembiayaan. Adanya kegiatan ini nantinya masyarakat bisa mandiri untuk menaganani konflik,” terusnya.

Sukimin menyebut, 20 pekon tersebut merupakan pekon yang sering terjadi dan berpotensi terjadi konflik satwa liar seperti gajah, harimau, dan beruang.

Pekon-pekon tersebut juga merupakan pekon yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten berjuluk Negeri di Atas Awan ini.

Dengan rincian yakni Kecamatan BNS Pekon Bumi Hantatai dan Gunung Ratu. Kecamatan Suoh Pekon Ringin Sari, Rowo Rejo, Tugu Ratu, Sukamarga, dan Sumber Agung.

Kecamatan Way Tenong Pekon Tambak Jaya dan Tanjung Raya. Kecamatan Balik Bukit Pekon Kubu Perahu dan Padang Cahya. Kecamatan Kebun Tebu Pekon Tri Budi Makmur.

Kecamatan Sumber Jaya Pekon Simpang Sari. Kecamatan Lumbok Seminung Pekon Ujung Rembun, Pancur Mas, Sukabanjar dan Tawan Sukamulya.

Kecamatan Batu Ketulis Pekon Luas dan Atar Kuwaw. Kecamatan Sekincau Pekon Padang Tambak dan Kota Baru.

Sebagai informasi, program 20 pekon mandiri untuk mitigasi konflik tersebut dilakukan DLH Lampung Barat dengan bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS).

Sukimin menjelaskan, nantinya program ini akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang ada di Lampung Barat.

Selain itu, tambah dia, pihaknya juga saat ini telah menyusun Road Map terkait program 20 pekon mandiri untuk mitigasi konflik manusia dan satwa liar tersebut.

“Tentunya dengan menggandeng WCS, nantinya program akan menyasar ke beberapa OPD yang sudah mempunyai tupoksinya masing-masing,” jelas dia.

“Semua itu nantinya akan tercantum di dalam Road Map. Di dalamnya juga akan ada rencana kerja dan kapan waktu kerja tersebut akan dimulai,” sambungnya.