Bawaslu dan Polda Lampung Bersinergi Ciptakan Pemilu Damai, Pergeseran Politik Uang Jadi Tantangan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bawaslu Lampung menyebut tantangan Pemilu dan Pemilihan 2024 yaitu hoaks, ujaran kebencian, politisasi sara, netralitas ASN hingga adanya pergeseran tren politik uang.

“Tren Politik uang saat ini juga sudah mulai mengarah ke arah digital, atas perubahan ini perlu upaya pembaruan dalam pencegahan potensi pelanggaran dan penanganan pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar di Ruang Mapolda Lampung, Kamis (19/10/2023).

Di hadapan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika beserta jajaran, ia menyampaikan sangat penting kerjasama antar kedua instansi ini dalam menyukseskan pemilu.

Iskardo berharap Kapolda Lampung memiliki semangat yang sama dalam menciptakan Pemilu damai, aman dan bersih dengan bekerjasama dalam hal pengawasan ruang digital.

Lalu bantuan pengamanan, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana serta sosialisasi serta pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024.

“Kami berharap dapat berkolaborasi dalam menciptakan pemilu damai, aman dan bersih,” ujar Iskardo.

Tamri, Koordinator Sentra Gakkumdu Lampung menambahkan harapan agar terjalin kerjasama antara bawaslu dan kepolisian pada masing-masing kabupaten/kota se-Lampung.

“Bahwa Gakkumdu ada di setiap kabupaten/kota, kami juga berharap agar dapat saling bersinergi dalam penegakkan hukum,” kata Tamri melengkapi.

Harapan Bawaslu Lampung itu disambut baik Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika. Hal ini penting untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

Polda Lampung saat ini sedang memetakan indeks kerawanan Pemilu berdasarkan geografis.

“Kita juga sedang memetakan indeks kerawanan Pemilu, letak geografis dan evaluasi dari pemilu/pemilihan sebelumnya,” ujar kapolda.

Terkait peran bersama, Polda Lampung terbuka untuk mendiskusikan berbagai hal yang menimbulkan kerawanan saat pemilu.

“Nanti bersama Sentra Gakkumdu kita sharing terkait tahapan dan potensi pelanggaran Pemilu”, tambah Helmy.

Pada prinsipnya Polda menyupport kerja Bawaslu sesuai dengan kapasitas dan tupoksi yang dimiliki.

“Kami Polda melihat Pemilu dari kacamata keamanan dan ketertiban masyarakat dan hal sesuai Undang-Undang Pemilu dan peraturan bersama lainnya,” tambahnya.

(Tribunlampung.co.id/ Rls)