Realisasi Serapan Anggaran OPD di Lampung Barat Masih Rendah

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Realisasi serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Lampung Barat, Lampung hingga triwulan IV dinilai masih rendah.

Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Lampung Barat, Ismet Inoni mengatakan, rata-rata realisasi serapan anggaran di sejumlah OPD masih belum sesuai dari target yang telah ditentukan.

Baca juga: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Janji Bangun Jalan di Lampung Barat

Baca juga: Berita Tribun Lampung Terbaru

Ismet menilai, faktor utama masih rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD di Lampung Barat ini dikarenakan kinerja para kepala perangkat daerah.

"Bagaimana kita bisa menuntaskan program pembangunan jika Kepala OPD masih rendah kinerjanya dalam penyerapan anggaran," sebutnya, Senin (13/11/2023).

Kendati demikian, dirinya menyadari bahwa ada penyebab dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tiap OPD.

Namun menurutnya, hal itu merupakan suaru tantangan yang memang harus dilalui tiap OPD di Lampung Barat.

“Itu merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi agar Kepala OPD bisa, berinovasi, kreatif dan cerdas mencari solusi,” tuturnya.

"Sehingga target kinerja pembangunan dan kinerja anggaran dapat tercapai tepat waktu sesuai target yang ditentukan,” tambahnya.

Maka dari itu, dirinya menekankan kepada seluruh Kepala OPD agar memaksimalkan kinerja dalam hal realisasi seluruh pelaksanaan program pembangunan di OPD masing-masing.

Dirinya juga mengingatkan, waktu pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan saat ini hanya tinggal dua bulan.

“Efektifnya tinggal 30 hari lagi, diharapakn kepala OPD agar segera menginventarisasi dan menganalisis kendala yang ada,” kata dia.

“Hal itu penting dilakukan dalam percepatan penyerapan anggaran serta mengambil langkah-langkah strategis,” tambahnya.

Ismet menilai, kinerja OPD dalam pengelolaan anggaran saat ini menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tiap OPD dituntut untuk selalu melakukan peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

"Hal itu perlu dilakukan agar kepala OPD bisa mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup kerjanya,” jelasnya.

“Sehingga itu dapat berjalan efisien dan efektif, selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Masyarakat juga segera menikmati hasil pembangunan itu," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)