Komisi III DPRD Metro Soroti Rendahnya Realisasi PAD dari Uji KIR

Tribunlampung.co.id, Metro - Komisi III DPRD Metro akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait rendahnya pencapaian pendapatan dari uji kelayakan kendaraan atau uji KIR.

Ketua Komisi III DPRD Metro Subhan mengatakan, pihaknya tak mengetahui penyebab gagalnya Dinas Perhubungan (Dishub) setempat dalam memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor uji KIR kendaraan.

Pihaknya akan memanggil Dishub Metro, termasuk UPT Pengujian Kelayakan Bermotor (PKB), dalam hearing.

Hal ini dilakukan demi mencapai target lebih maksimal.

“Bila memang perlu, nanti akan kami panggil. Kami tidak terlalu mengerti mengapa, sehingga bisa hasilnya itu enggak optimal dan jauh dari target,” kata Subhan, Jumat (1/12/2023).

“Jadi, saat kami melakukan hearing bersama sejumlah OPD membahas tentang PAD itu, kami selalu memberikan support dan masukan supaya bisa memaksimalkan target. Tapi, apabila terjadi masalah teknis di dalamnya itu, ya maka artinya harus ada koreksi,” tambahnya.

Disinggung terkait wacana penghapusan penarikan biaya uji KIR kendaraan di 2024 nanti, Subhan menyebut, pihaknya harus mempelajari regulasinya terlebih dahulu.

Ia tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan.

“Soal itu, saya pribadi belum melihat regulasinya itu nanti seperti apa," tuturnya.

"Maka, ya itu nanti kita lihat dulu, kita pelajari dulu, baru kita bisa tarik kesimpulan seperti apa langkahnya,” sambungnya.

Diketahui, PAD yang ditargetkan Pemkot Metro kepada UPT PKB Dishub yakni sebesar Rp 900 juta.

Sedangkan dari data per triwulan ketiga hingga September, jumlah yang terkumpul baru sebesar Rp 501,515 juta atau sekitar 55,7 persen.

Kepala UPT PKB Dishub Metro Sopian Mega mengaku mengalami kendala dalam mencapai target dari uji KIR.

Alasannya, kendaraan yang melakukan uji KIR di UPT PKB Dishub Metro didominasi angkutan muatan barang dari luar daerah.

Di antaranya kendaraan dari wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur.