Bawaslu Imbau Semua Pihak Awasi Tahapan Kampanye Pemilu di Pesisir Barat

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Bawaslu Pesisir Barat Lampung meminta semua elemen dapat berkolaborasi untuk mencegah pelanggaran selama proses Pemilu 2024 di wilayah setempat.

"Rakor ini digelar untuk menyamakan persepsi dan pemahaman pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 sesuai mekanisme yang ada," ungkap Ketua Bawaslu Pesisir Barat Abd Kodrat saat rakor pengawasan tahapan kampanye di hotel Sartika Kecamatan Pesisir Tengah, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Andika Kangen Band dan Davit Menangis saat Kampanye di Tanah Kelahiran

Dikatakannya, dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024 dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan media.

Sehingga tercipta Pemilu 2024 yang aman, damai dan bebas dari kecurangan termasuk terjadinya politik uang.

"Mari kita bersama-sama mengawasi tahapan kampanye Pemilu 2024 ini agar terwujud Pemilu yang adil,jujur dan bersih," ucapnya.

Dalam rakor tersebut Bawaslu Pesisir Barat juga mengahadirkan dua nara sumber yakni dari unsur praktisi Heri Kiswanto selaku Koordinator Lampung Demokrasi Studies (LDS) dan dari unsur Akademisi Yahnu Wigono Sanyoto Dosen Universitas Batu Raja.

Dalam paparannya Heri Kiswanto mengungkapkan, bahwa Pemilu merupakan konsensus dalam Negara kesatuan republik Indonesia.

Menurutnya, dalam proses penyelesaian konflik tahapan Pemilu lebih diutamakan musyawarah.

Sebab, hukum pidana dalam konteks demokrasi menjadi sesuatu yang di akhirkan.

"Kalau urusan penegakan hukum dalam konteks demokrasi itu opsi terakhir ketika tidak ada titik temu," jelasnya.

Ditambahkannya, semua masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut menyukseskan Pemilu 2024.

Termasuk semua ormas dan media memiliki kewajiban untuk ikut andil mewujudkan pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Agar masyarakat memahami aturan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kampanye, sehingga masyarakat juga ikut melakukan pengawasan partisipatif," imbuhnya.

"Saya sering katakan Demokrasi itu mesti menemukan titik kedewasaan, yang jadi masalah dalam menjemput kedewasaan itu apa yang sudah kita lakukan sebagai masyarakat," sambungnya.

Jangan sampai masyarakat dibiarkan terjebak dalam wilayah pragmatis.

Dicontohkannya, saat ini tidak sedikit masyarakat dalam setiap pemilihan selalu menunggu serangan pajar.

"Pola pikir ini yang harus dirubah jangan kita biarkan konsep kerdil seperti ini menguasai masyarakat," kata dia.

Sementara Yahnu Wigono Sanyoto pemateri lainnya mengatakan, pada Pemilu 2024 ini animo masyarakat cenderung berfokus pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga pemilihan Legislatif lebih di kesampingkan oleh masyarakat dan kondisi ini sangat rentan dimanfaatkan oleh peserta Pemilu untuk melakukan berbagai kecurangan.

"Animo masyarakat lebih tinggi ke Pilpres dibandingkan Pileg maka ini harus jadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Padahal katanya, tiket Pileg ini menjadi kunci partai politik untuk menuju Pilkada 2024.

Berkaca pada Pemilu sebelumnya semakin dekat pelaksanaan Pemilu situasi politik akan semakin dinamis.

Ia mengakui permasalahan politik uang menjadi isu yang selalu muncul setiap pemilihan.

"Praktek politik uang ini selalu muncul setiap pemilihan, makanya untuk mencegah hal ini terjadi dibutuhkan kerjasama semua pihak," pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)