Nilai CAT PPPK Tertinggi Tak Lolos, Peserta yang Lulus Ternyata Tak Punya Sertifikat Profesi

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Polemik tentang pengumuman kelulusan hasil seleksi PPPK di Pesisir Barat Lampung akhirnya sedikit menemukan titik terang.

Wahyuni peserta seleksi yang dinyatakan lulus PPPK teknis bagian Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat saat ditemui Tribun Lampung mengatakan, tidak mengetahui dari mana berasal penambahan nilai yang ia peroleh.

Baca juga: Nilai Tertinggi CAT PPPK Pesisir Barat Tak Lolos, Peserta Bakal Sanggah dan Lapor Bupati

Ia mengaku, tidak memiliki sertifikat kompetensi analisis kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Sertifikat Nasional.

"Untuk penambahan nilai itu saya gak tahu, saya juga gak punya sertifikat profesi," ungkapnya, Selasa (19/8/2023).

Dikatakannya, pada saat pendaftaran seleksi, dirinya hanya memasukan persyaratan administrasi sesuai persyaratan.

Dalam persyaratan itu juga, tidak ada penjelasan agar memasukkan sertifikat yang dimaksud.

Wahyuni mengungkapkan, ia sendiri telah dipanggil oleh BKSDM Pesisir Barat untuk dimintai keterangan.

"Kemarin saya sudah dipanggil oleh BKSDM, keterangan saya seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu penambahan nilai itu dari mana, saya gk punya sertifikat," jelasnya.

Atas polemik yang terjadi, ia menyatakan siap jika di pertemukan dengan Fitri dan siap menerima keputusan yang diambil oleh BKSDM setempat.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Pesisir Barat menyoroti pengumuman kelulusan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis di Lingkungan Pemkab setempat.

Pasalnya, pengumuman kelulusan hasil seleksi PPPK 2023 itu menuai banyak pertanyaan, sebab yang dinyatakan lulus bukan peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada saat tes CAT tetapi peserta lain yang nilainya jauh lebih rendah.

Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat, Muhammad Towil meminta agar semua pihak termasuk BKSDM mengikuti aturan yang ada.

"Kasus ini harus segera diselesaikan akar permasalahannya, karena buat apa ada aturan jika tidak di tegakan," ungkapnya, Selasa (19/12/2023).

Untuk itu ia meminta BKSDM segera mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 tersebut.

Agar kemudian bisa mengahdirkan rasa keadilan di kedua belah pihak.