Ancam Golput, Ribuan Warga Geruduk Kantor Pemkab Lampung Selatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Selatan - Ribuan warga dari sejumlah kecamatan menggeruduk Lapangan Korpri, depan kantor Pemkab Lampung Selatan, Rabu (31/1/2024).

Mereka dari Kecamatan Ketapang, Sragi, dan Penengahan itu meluapkan kekecewaannya atas kinerja Pemkab Lampung Selatan selama ini.

Dalam aksinya, warga mengancam golput alias tidak akan ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Warga yang tinggal di kawasan Way Pisang itu menuntut pelepasan tanah desa dari status kawasan hutan register.

Koordinator aksi dari Forum Masyarakat Register (Formaster) Yatno dalam orasinya menyebut, pihaknya sudah pernah melakukan aksi serupa karena menuntut pelepasan tanah desa dari kawasan hutan register.

"Pada 7 Oktober tahun 2015 lalu kami sudah pernah melakukan aksi serupa. Namun, tidak ada hasil apa-apa dari pemerintah daerah," kata Yatno.

Menurutnya, pemerintah gagal memenuhi hak masyarakat.

"Pemerintah selalu menyatakan angkat tangan serta berkata tidak bisa, susah, sulit untuk memenuhi tuntutan kami," ucapnya.

"Selama 8 tahun kalian kami beri amanah, cuma jawabannya susahlah, sulitlah. Sekarang kami datang kembali untuk mempertanyakan amanah yang kami diberikan. Amanah jangan dianggap main-main. Kemenangan Anda akan kami tuntut sampai berpihak kepada rakyat," sambungnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah jangan selalu melempar tanggung jawab.

"Jangan terus-terusan lempar handuk, bilang menyerahan langsung ke pusat untuk mempertanyakan kejelasan lahan yang masuk dalam register I Way Pisang tersebut," katanya.

Ia juga menyuarakan tentang reformasi agraria yang menjadi nawacita Presiden Joko Widodo.

"Kita proses sampai ke pusat, nah sekarang pemerintah daerah kerjanya apa? Kalau ditanya sulit dan susah, buat apa jadi pemerintah," ujarnya.

Ia mengaku malu sampai harus turun ke jalan hingga menggelar aksi hanya untuk meminta kepastian dari pemerintah.

"Kami dari hutan sana, turun ke Kota Kalianda, malu kami. Lebih baik kami golput kalau pemerintah sendiri tidak berpihak kepada rakyatnya," tukasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Dominius Desmantri Barus)