Ganjar Pranowo Respons Santai Pernyataan Gibran Soal Getarkan 'Kandang Banteng'

Menurutnya, di banyak negara maju, 100 hari pertama seorang presiden yang baru saja dilantik tidak memiliki hak untuk mengubah apapun.

Ganjar menjelaskan, di Indonesia, presiden harus mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Maka kenapa tidak ada 100 hari pertama, mau apa wong tidak ada kewenangan di 100 hari pertama."

"Kecuali, Anda berada di negara luar, begitu presiden tanda tangan dia bisa melakukan apapun," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa saat ini dirinya bersama Mahfud MD sedang mendesain program KTP Sakti.

"Kalau pelantikan presiden itu bulannya adalah Oktober, maka 2 bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti," tutur Ganjar.

Ganjar menambahkan, KTP Sakti merupakan Satu Kartu Terpadu Indonesia yang mengintegrasikan seluruh data.

"Apakah seluruh persoalan? Belum. Baru masuk pada dua sektor yang hari ini nanti siap, satu pendidikan datanya bagus, yang satu kesehatan," imbuhnya.

Soroti Indeks Persepsi Korupsi

Selain soal program 100 hari pertama kerja, Ganjar juga menyinggung soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023.

Diketahui, IPK Indonesia 2023 tetap di angka 34 alias stagnan.

Ganjar mengatakan, pemerintah belum serius mengawal pemberantasan korupsi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mendorong pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ya karena kita tidak serius mengawal itu."

"Kalau kita serius, maka good governance mesti ditingkatkan, teladan mesti diberikan dan harus tegas, kalau enggak pilih-pilih," kata Ganjar pada sela-sela kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2023).