Advertorial
KPw BI Lampung Susun Langkah Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Idul Fitri 2024
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi yang sekaligus memimpin berjalannya HLM dan Capacity Building TPID.
Penulis: Agustina Suryati | Editor: Endra Zulkarnain
lihat foto
Menurutnya, optimalisasi layanan seluruh moda transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik juga mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan mobilisasi masyarakat.
“Terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Lampung dan OPD di Provinsi Lampung, juga kabupaten/kota," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga melaksanakan diseminasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024 pada sesi Capacity Building.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, menanggapi sampaian dari Gubernur dan Kepala BPS Lampung.
Junanto juga menyampaikan informasi terkait pentingnya menjaga stabilitas inflasi.
Menurut Junanto, berdasarkan rakor Mendagri RI, inflasi nasional memiliki target inflasi sekira 3 plus minus 1 setiap tahunnya.
Target tersebut, kata dia, merupakan kisaran angka inflasi yang sehat untuk pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, inflasi merupakan rubrikasi ekonomi suatu negara yang berdampak pada terganggunya dunia usaha.
Pun sebaliknya, menurut Juanto, apabila inflasi terlalu tinggi maka juga menjadi hal yang perlu di khawatirkan.
"Kalau enggak ada inflasi juga enggak bagus. Dunia usaha akan terganggu kalau inflasinya enggak ada. Jadi Jepang itu adalah negara yang enggak ada inflasinya di sana deflasi sengsara, pak. Resesi itu kayak badan kurang darah motor enggak ada olinya, jadi inflasi itu rubrikasi ke ekonomi," katanya.
Sebagai informasi, inflasi inti 2023 terjaga rendah sebesar 1,80 persen (yoy) dipengaruhi oleh imported inflation yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik.
Inflasi volatile food terkendali sebesar 6,73 persen (yoy) didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino.
Inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,72 persen (yoy) sejalan minimalnya kebijakan penyesuaian harga komoditas yang diatur oleh Pemerintah.
BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen, konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability.
Yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024.
