PPS Way Mengaku Lampung Barat Diduga Sunat Biaya Operasional TPS hingga Puluhan Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Barat - Dugaan pemotongan biaya operasional untuk KPPS di TPS pada saat hari H Pemilu mulai santer terdengar di Lampung Barat, Lampung.

Diketahui, KPU Lampung Barat telah menganggarkan Rp 4,3 juta untuk masing-masing TPS di Lampung Barat yang dipergunakan untuk biaya operasional KPPS.

Berdasarkan informasi yang didapat Tribunlampung.co.id, pemotongan biaya operasional KPPS itu dilakukan oleh sejumlah PPS yang ada di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat.

Salah satunya PPS Kelurahan Way Mengaku, menurut informasi, petugas tingkat kelurahan/pekon itu telah melakukan pemotongan biaya operasional dengan nilai yang lumayan besar.

Dari keseluruhan 21 TPS yang ada di Kelurahan Way Mengaku, pihak PPS mematok pemotongan sebanyak Rp 1,2 juta tiap TPS.

Jika nilai itu dikalikan oleh seluruh jumlah 21 TPS yang ada, total pemotongan tersebut menyentuh angka Rp 25 juta lebih.

Kabar pemotongan ini didapat langsung oleh petugas KPPS yang ada di salah satu TPS di Kelurahan Way Mengaku dan enggan disebut identitasnya.

“Iya, dari total Rp 4,3 juta biaya operasional yang kami dapat, mereka hanya memberikan Rp 3,1 juta. Sedangkan sisanya Rp 1,2 juta dipotong mereka,” ujarnya beberapa waktu lalu.

“Bahasanya bermacam-macam, ada yang untuk logistik. Itu kalau di TPS saya bertugas. Ada lagi yang bahasanya untuk biaya bantu bikin LPJ hingga Lapkin,” terusnya.

Ketika ditelusuri, terdapat rincian penggunaan pemotongan Rp 1,2 juta yang didapat dari salah satu petugas KPPS lainnya.

“Kalau dari gambar rincian yang saya dapat, pemotongan itu buat bikin LPJ sebesar Rp 350 ribu, laporan kinerja Rp 350 ribu,” kata dia.

“Kemudian untuk stempel Rp 100 ribu, operasional KPPS Rp 200 ribu, dan logistik Rp 200 ribu,” sambungnya.

Ia menceritakan, dari total 21 TPS yang ada di kelurahan tersebut, hanya ada lima TPS yang menolak rencana pemotongan tersebut.

“Sebenarnya dari awal ada rencana pomotongan itu, ada lima TPS yang nolak. Cuma karena mikirnya males ribet dan ada gertakan makanya terpaksa ngikut,” sebutnya.

“Kata PPS-nya, kalau kita gak setuju kita disuruh jalan sendiri, apa-apa sendiri. Dan kalau ada apa-apa mereka gak mau tanggung jawab,” lanjutnya.