Caleg PKB Protes saat Pleno KPU Lampung Tengah, Sebut Kecurangan TSM

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Tengah - Pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Lampung Tengah diwarnai aksi protes.

Sejumlah saksi spontan mengacungkan tangan sesaat setelah KPU Lampung Tengah membacakan tata tertib pleno.

Salah satunya Munir Abdul Haris, caleg DPRD Provinsi Lampung dari partai PKB yang sempat mengamuk terkait hasil perolehan suara di TPS Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah.

Munir kembali meluapkan rasa kecewa tentang kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dialaminya.

Tak cukup hanya menuding TPS, Munir kembali mengamuk pada saat acara pleno terbuka tingkat kabupaten di KPU.

Munir mengatakan, dia masih yakin bahwa kasus yang dialaminya melibatkan peran penyelenggara pemilu.

Selain itu, diapun menilai, mitigasi pencegahan pelanggaran di KPU lemah, sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dibawah.

"Ini menjadi catatan, bahwa pemilu di Lampung Tengah tidak baik-baik saja, ada indikasi kuat ini TSM (terstruktur sistematis dan masif)," katanya saat mengamuk di Aula KPU Lampung Tengah, Jumat (1/3/2024). 

Munir pun berjanji di kantor KPU Lampung Tengah, akan geruduk KPU jika dugaan penggelembungan suara terbukti terjadi di tempat lain.

Dia menyebut, pihaknya sudah menyiagakan 3.000 masa untuk aksi tersebut.

Sebab, katanya, kondusifitas yang seharusnya dijaga, justru tidak diterapkan oleh penyelenggara pemilu.

"Satu (suara) saja geser, kita gasak habis, paling tidak ada 3.000 masa bakal geruduk KPU tuntut keadilan," kata caleg PKB itu.

Tak hanya Munir, kasus 'hantu' yang mencoblos di TPS Padang Ratu pun turut dibahas Miswan Rody selaku saksi, sekaligus ketua DPD Nasdem Lampung Tengah.

Dia mengatakan, meskipun kejadian itu dialami oleh Partai PKB, namun dia turut kecewa sebagai sesama peserta pemilu.

Miswan Rody ngotot menuntut KPU beri jawaban sebelum pleno dimulai.

"Kalau cuma pleno, saya jamin 2 hari selesai. Tapi kami tidak akan sepakat pleno dimulai sebelum masalah-masalah ini selesai," katanya.

Selain itu, lanjut Miswan Rody, tak hanya kasus 'hantu' nyoblos di TPS, masih banyak kasus yang terjadi dan menjadi PR bagi KPU.

Dikatakannya, seperti kasus mahasiswa KKN mencoblos, kasus kepala Kampung Mataram Udik mengawasi pencoblos di bilik suara, kasus pemilih ganda, dan masih banyak lagi.

Dia menilai, dugaan kasus tersebut jelas merugikan para peserta pemilu.

"Gerakan-gerakan oknum itu justru malah menciderai aturan KPU, ini menandakan bahwa pemilu di Lampung Tengah ada banyak kejadian luar biasa," katanya.

Kemudian, saksi dari partai PDIP Kadek Joko pun turut ngotot di ruang sidang pleno KPU.

Dia mengatakan, dia menuntut KPU harus memberikan penjelasan tentang permasalahan yang ada selama pemilu.

Sebab, katanya, bahwa harus ada kepastian dan komitmen evaluasi di KPU sebelum pleno dimulai.

"KPU harus kasih jawaban, sebab permasalahan di bawah (TPS) di Lampung Tengah betul-betul runyam," katanya.

Pantauan Tribunlampung.co.id di ruang pleno, aksi protes tersebut berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Agenda pleno yang seharusnya dimulai pukul 14.00 WIB, akhirnya dapat terselenggara pada pukul 16.30 WIB.

Pleno dimulai setelah ketiga saksi tersebut keluar dari ruang sidang dan digantikan dengan saksi lain.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)