Jajaran Polda Lampung Siap Beri Jaminan Keamanan Iklim Investasi di Wilayah Hukumnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Jajaran Polda Lampung siap memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan iklim berinvestasi di wilayah hukumnya.

"Kepolisian siap memberikan jaminan keamanan terhadap perekonomian melalui berbagai kegiatan kepolisian," kata Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Senin, (13/5/2024).

"Investasi di Lampung harus dijaga dengan baik, juga harus memberi manfaat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan," imbuhnya.

"Selain itu, juga harus dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan yang berlaku," tambah Kapolda.

Terkait pengamanan investasi dan objek vital, kapolda meminta apabila ada persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), agar dapat dikoordinasikan secara baik.

Irjen Pol Helmy Santika menyatakan dalam mengakselerasi pembangunan perlu jaminan Keamanan yang diciptakan oleh Polri bersinergi dengan masyarakat (Para Pelaku usaha).

“Kita tidak mungkin hanya mengandalkan APBN, kalau APBN digunakan untuk operasional maka akan mengalami defisit anggaran,” kata kapolda.

"Kepolisian siap memberikan jaminan keamanan terhadap perekonomian melalui berbagai kegiatan kepolisian," tambahnya.

Pihaknya siap memberikan jaminan keamanan sebagai salah satu modal utama dalam masuknya investasi ke provinsi ini.

"Untuk menyukseskan pembangunan nasional, kepolisian siap memberikan jaminan keamanan," kata Irjen Pol Helmy Santika.

Menurut Helmy, jaminan keamanan merupakan salah satu modal utama mendukung perekonomian dari kepolisian.

Ditambahkanya untuk menyukseskan pembangunan nasional juga diperlukan sinergi antara kepolisian bersama pelaku usaha.

Ia menuturkan banyak potensi yang bisa digarap dan dikembangkan oleh para pelaku usaha.

”Berbagai sektor di Lampung mampu dikembangkan, Terlebih pada Pariwisata maupun usaha mikro kecil dan menengah, kita siap untuk menjamin kemanannya disini”.Terang Helmy.

Selain itu, lanjut dia, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak hanya akan bergantung pada APBD maupun APBN, namun juga investasi para pelaku usaha ini.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)