Realisasi PBB di Pesisir Barat Masih Minim, Kesadaran Masyarakat Dinilai Rendah

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) di Pesisir Barat hingga Agustus 2024 masih minim dari target yang ditetapkan.

Kabid Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi, Isnaeni Aditia Marvan mengatakan, hingga saat ini realisasi PBB masih di bawah 20 persen dari total yang ditargetkan seluruhnya Rp 5,6 miliar.

"Hingga saat ini realisasi PBB kita masih cukup minim," ungkapnya, Senin (12/8/2024).

Menurutnya, penyebab realisasi PBB Pesisir Barat itu masih cukup minim dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Padahal, pihaknya telah memberlakukan pembayaran PBB dengan sistem online.

Masyarakat kata dia, bisa membayar pajak PBB itu melalui minimarket, seperti Alfamart dan Indomaret, mobile banking dan Bank Lampung.

"Tapi kendalanya itu tadi tidak semua  masyarakat sadar atas kewajibannya untuk membayar pajak PBB," ucapnya.

Pihaknya melalui peratin masing-masing pekon juga sudah sering menyosialisasikan hal tersebut agar masyarakat taat membayar pajak.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya telah bekerjasama dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan pajak PBB yang telat membayar, khususnya pajak PBB 2022 ke bawah.

"Jadi nanti kejaksaan yang melakukan panggilan, Bapenda nanti paling membantu untuk memberitahukan kepada peratin bahwa ada masyarakatnya dipanggil oleh kejaksaan," bebernya.

"Kita berharap pada akhir tahun nanti realisasi PBB bisa mencapai 100 persen," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Saidal Arif)