Airlangga Disebut Beri 'Kendaraan' ke Gibran, Pengamat: Jokowi Kok Ga Terima Kasih?

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut seharusnya berterima kasih kepada Airlangga Hartarto yang telah memberikan 'kendaraan' ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof Ikrar Nusa Bhakti saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Palmerah, Jakarta, Senin (12/8/2024) malam.

Menurut Prof Ikrar, mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar adalah untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming menjadi Ketua Umum.

"Jokowi kok nggak terima kasih sama Airlangga Hartarto yang sudah ngasih 'kendaraan khusus' buat Gibran," kata Prof Ikrar.

Ikrar melihat Airlangga Hartarto akhirnya juga menjadi orang yang seperti habis manis sepah dibuang, khususnya bagi Jokowi.

Publik, menurutnya, harus melihat potret ini bahwa Jokowi benar-benar Machiavelli from Java, seperti yang dikatakan oleh Sukidi.

"Bukan kata saya. Sukidi kan berapa kali menulis di majalah Tempo ataupun di Koran Kompas."

"Bahwa ini ada Machiavelli from Java, dan juga orang yang lupa apa istilahnya itu, asal-usulnya, seperti yang juga saya tulis waktu itu, kekuasaan itu memanggil lupa. Dan ini yang terjadi dengan Jokowi," tukasnya.

Prof Ikrar mengetahui bahwa bukan hanya Airlangga Hartarto saja yang akan diajukan kasus-kasus hukumnya.

Termasuk juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Bagi Ikrar, Zulkifli Hasan merupakan ketua partai politik yang boleh dikatakan menggebu-gebu menegakkan apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju.

"Menjilat-jilat Jokowi, dan kemudian juga Anda tahu, yang kemudian juga memiliki ide untuk membangun Koalisi Indonesia Maju Plus."

" Tapi ternyata bukan mustahil. Ini juga akan kemudian diajukan kembali kasus-kasus hukumnya," tuturnya.

"Baik sekarang ketika dia menjadi Menteri Perdagangan, atau dulu ketika dia menjadi Menteri yang terkait juga persoalan kayu ataupun lahan," tambah Ikrar.

Mantan Dubes RI untuk Tunisia ini juga sudah mendengar nama Khofifah Indar Parawansa yang kemungkinan kasus lamanya diungkit kembali.

Ikrar menilai Jokowi akan mendapatkan keuntungan dari manutnya Khofifah terhadap dia dalam pemilu presiden 2024 yang lalu.

Pasangan Prabowo-Gibran bisa menang di Jawa Timur dengan telak itu karena faktor Khofifah Indar Parawansa sebanyak 65 persen pemilih di Jawa Timur.

"Justru itu padahal kita tahu Pak Mahfud itu, masa orang Madura nggak ada yang memilih dia."

" Padahal tadi saya pikir gitu atau masa orang NU nggak ada yang milih Muhaimin ataupun Mahfud MD," pungkasnya.

Hal ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi Ikrar.

Bahkan masih banyak sejumlah tokoh yang kemudian berhadapan dengan KPK setelah Pileg atau Pilpres itu selesai.

"Nah ini juga harus menjadi satu pelajaran besar bagi para politisi yang bermasalah ya."

" Bahwa jangan Anda nurut kepada kekuasaan yang ada di atas untuk kemudian anda bisa bebas dari kasus-kasus korupsi," tuturnya.

Kesalahan Besar

Di sisi lain, Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof Ikrar Nusa Bhakti mengaku belum dapat memahami sekelas Partai Golkar dapat diintervensi oleh pihak luar.

Menurutnya, apabila Agus Gumiwang Kartasasmita benar menjadi Plt. Partai Golkar, dengan tugas melaksanakan Munaslub pada Agustus ini akan menjadi kesalahan besar.

 "Begitupun kalau kemudian nanti ternyata Bahlil Lahadalia itu kemudian benar terpilih menjadi ketua partai Golkar, itu lagi-lagi kesalahan besar bagi partai Golkar," katanya saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Palmerah, Jakarta, Senin (12/8/2024) malam.

Problem politik lain yang terjadi dalam Partai Golkar apabila ternyata disetujui oleh Prabowo Subianto.

Ikrar menyebut itu berarti sama saja Prabowo Subianto sedang menggali kuburnya sendiri.

Dia berpendapat hal itu lantaran dia tidak akan menjadi presiden terpilih, dan yang sebenar-benarnya presiden setelah dilantik.

"Kenapa demikian? Karena berarti dia membuka kesempatan pada Jokowi, itu untuk tetap menjadi dalam tanda kutip 'bos dia'," ujarnya.

Ikrar berpandangan dengan demikian Jokowi bakal memberikan direksi politik kepada Prabowo..

"Kemudian dia juga yang nanti membiarkan si Samsul ini untuk kemudian maju menjadi calon presiden menantang Prabowo pada 2029," ucap mantan Dubes RI untuk Tunisia.

Ikrar menilai Jokowi tebang pilih dalam di dalam menegakkan kasus termasuk masalah korupsi yang dihadapi Airlangga Hartarto yang membuat dirinya mundur dari Ketua Umum Golkar.

Padahal seluruh warga negara Indonesia sejajar di muka hukum atau equality before the law.

"Kenapa tebang pilih? Saya beri contoh ya, kalau dia memang benar-benar ingin menegakkan hukum, atau kemudian membiarkan baik itu kejaksaan agung, atau KPK, ataupun kepolisian negara Republik Indonesia, menangani kasus-kasus hukum, harusnya kemudian itu yang tadi saya katakan bahwa, jangan kemudian ditunda waktunya," ujar Ikrar.

Dia mempertanyakan mengapa kejaksaan agung atau gedung bundar itu sedang menyelidiki kasus minyak goreng, lalu tiba-tiba dihentikan menjelang Pilpres dan Pileg itu.

Lalu dia bertanya hanya menteri-menteri dari Partai Nasdem yang kemudian persoalan kasus hukumnya terus berlanjut pada saat Pileg berlangsung, ataupun pemilu Presiden berlangsung.

"Apa yang saya katakan di sini, berarti ada kebijakan yang berbeda terhadap menteri-menteri, walaupun itu sama-sama di dalam Kabinetnya Jokowi," urainya.

Dorong Jokowi jadi Ketum

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, buka suara terkait wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.

Ridwan mengatakan Jokowi merupakan sosok yang paling baik untuk menjadi pimpinan partai beringin.

"Saya sudah ngomong dari awal, tidak ada kader paling baik selain Jokowi," kata Ridwan dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Selasa (13/8/2024).

Awalnya, Ridwan bercerita dengan mengklaim, Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak tahun 1997 ketika dirinya menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Dia menyebut saat itu, seluruh orang yang menjadi anggota HIPMI merupakan kader Golkar, termasuk Jokowi.

"Sejak '97, yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Saat itu, saya Ketua Umum HIPMI 1990-1995, habis itu ketua real estate."

"Jokowi itu HIPMI di Solo, Ketua Asosiasi Mebel Indonesia atau Asmindo Solo Raya 1997-2002, nggak ono (tidak ada) zaman ketua organisasi itu kalau nggak (anggota) Golkar," jelasnya.

Setelah itu, Ridwan menyebut Jokowi saat akan maju menjadi calon Wali Kota Solo pada tahun 2005 meminta rekomendasi Golkar.

Namun, sambungnya, karena Golkar akan mengusung calon lainnya untuk Pilwalkot Solo, maka partai menolaknya.

Lantas, Ridwan mengungkapkan Jokowi meminta rekomendasi ke PAN yang saat itu masih diketuai oleh Amien Rais.

"Terakhirlah baru dapat (surat rekomendasi) dari PDIP dengan syarat harus FX Rudy menjadi wakil. Maka jadilah dicalonkan PDIP," ujar dia.

Adapun maksud dari cerita Ridwan terkait pencalonan Jokowi adalah ketika dia merupakan kader PDIP, mengapa dia terlebih dahulu meminta rekomendasi dari partai lain, yaitu Golkar.

Selanjutnya, Ridwan juga mengklaim Jokowi adalah kader Golkar karena kabinet saat dirinya menjadi Presiden RI di periode pertama adalah Kabinet Kerja.

Dia menyebut istilah Kabinet Kerja itu merepresentasikan akronim Golkar, yaitu Golongan Karya.

"Kerja, kerja, kerja itu sopo (siapa)? Ya, Golkar," ucapnya.

Dengan ceritanya tersebut, Ridwan kembali menegaskan Jokowi adalah kader Golkar meski tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai beringin.

Dia mengungkapkan syarat seseorang memiliki KTA di Partai Golkar hanya ketika ingin mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg) atau pengurus.

"Di Golkar, KTA itu lima menit jadi," jelasnya singkat.

Lalu, ketika Febby bertanya dalam konteks Jokowi apakah bisa menjadi Ketua Umum Golkar meski berdasarkan AD/ART harus menjadi pengurus minimal lima tahun, Ridwan mengungkapkan aturan bisa diubah.

Ridwan lalu mengibaratkan bahwa Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 saja bisa diubah, apalagi hanya AD/ART Partai Golkar.

"Undang-Undang MD3 saja bisa diubah. Iso-iso engko sesuk (jangan-jangan besok) 15 Agustus masuk (usulan perubahan), berubah nanti MD3. Apalagi cuma AD/ART," katanya.

Selanjutnya, Ridwan pun mencontohkan adanya perubahan AD/ART Partai Golkar ketika pemilihan ketua umum untuk periode 2009-2014.

Saat itu, dia menyebut sebenarnya Jusuf Kalla (JK) tidak terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.

Namun, karena adanya rekomendasi dari Akbar Tandjung, maka JK menjadi Ketua Umum Golkar.

Padahal, kata Ridwan, secara struktural, JK tidak pernah menjadi pengurus DPP Golkar.

"Pak JK itu tidak lolos verifikasi (menjadi Ketua Umum Golkar). Akbar Tandjung sing ngelolosno (yang meloloskan). (Akbar Tandjung berkata) 'Ridwan, Pak JK itu Sekber (Sekretariat Bersama) Golkar tahun 1964-1971."

"Itu semua adalah Golkar. Lolos dia. Kapan Pak JK jadi pengurus Golkar, kapan pengurus partai Golkar? Nggak pernah, Sekber Golkar iya," jelasnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Ridwan menegaskan Jokowi bisa menjadi Ketua Umum Golkar berkaca dari apa yang dialami JK.

Dia menegaskan hanya ada syarat yang harus dipenuhi Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Golkar yaitu prestasi, dedikasi, dan memiliki loyalitas.

"Dari tiga syarat itu kan sudah terbukti kan Pak Jokowi," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Tribunnews.com  )