Jasa Raharja Dampingi Pembentukan Badan Hukum bagi Penyedia Jasa Angkutan Umum di Lampung Utara

Kasatlantas Polres Lampung Utara, Bapak Joni Charter, juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan terus memperkuat upaya penegakan hukum di jalan raya sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan terutama bagi jasa angkutan umum yang ada di Lampung Utara. 

Mustafa Kamil selaku Kepala UPTD Wilayah VI Lampung Utara Bapenda Lampung menyampaikan, adanya badan hukum atau koperasi bagi penyedia jasa angkutan umum perorangan dapat membantu para pemilik kendaraan angkutan umum dalam proses pembayaran pajak kendaraan di Samsat. 

Diharapkan pembentukan koperasi ini dapat segera terealisasi sehingga pemilik kendaraan angkutan umum dapat melakukan proses pembayaran pajak kendaraan mereka di masa berlakunya program diskon Pajak Kendaraan yang sedang di laksanakan pemerintah provinsi lampung dari tanggal 2 September sd 16 Desember 2024.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal dalam perbaikan layanan jasa transportasi angkutan umum bagi masyarakat di lampung utara yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dari para pemilik dan penyedia jasa angkutan umum akan administrasi kendaraan yang mereka miliki.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/adv)