DPRD Sebut Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung Sesuai Evaluasi Kerja

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Mirzalie beri pandangan terkait rotasi jabatan yang terjadi di Pemerintah Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.

Menurutnya, langkah yang dilakukan penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin dalam melakukan penataan personel sudah tepat.

Mirzalie menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari kewenangan Samsudin dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan.

Menurut Mirzalie, berdasarkan pengalamannya selama lima tahun terakhir sebagai anggota DPRD, ia telah mengikuti sejumlah rapat dengan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Setiap kali rapat bersama pemerintah Provinsi saya selalu menyoroti kinerja Inspektorat guna memastikan dan menegur OPD yang tidak maksimal dalam bekerja," kata Mirzalie, Rabu (25/9/2024).

"Saya selalu sampaikan Inspektorat seharusnya mampu memberikan gambaran jelas mengenai kinerja tiap OPD, terutama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Maka jika ada perolingan jabatan ini hal yang harus dilakukan, saya tidak kenal siapa-siapa yang diganti tapi guna perolingan untuk penyegaran agar lebih maksimal lagi," tuturnya.

Mirzalie mencatat bahwa selama lima tahun terakhir, sejumlah temuan yang dihasilkan oleh Inspektorat terus berulang. Meski secara aturan telah dilakukan perbaikan, namun sistem dan daya dukung IT yang ada masih memerlukan peningkatan.

"Setiap tahun ada temuan yang sama, sehingga evaluasi tidak hanya bisa dilakukan pada sistem, tetapi juga pada personel yang terlibat," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa langkah PJ Gubernur dalam mengevaluasi dan menata personel pemerintahan sudah sesuai standar, dan hal ini mencakup pergantian pejabat yang dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja.

Mirzalie menggarisbawahi bahwa dalam rapat terakhir yang diikutinya, ia telah meminta laporan pemeriksaan Inspektorat selama lima tahun terakhir dan menemukan bahwa masalah yang sama terus muncul.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa penataan dan evaluasi personel menjadi solusi yang tepat.

Terkait dengan pergantian jabatan yang dilakukan di tahun politik, Mirzalie menegaskan bahwa tidak ada unsur politis dalam keputusan tersebut.

Ia menilai bahwa pilkada adalah agenda nasional, sementara langkah penataan personel ini murni didasarkan pada evaluasi kinerja pemerintahan yang telah diukur oleh Inspektorat.

"Pergantian personel ini tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi lebih kepada upaya peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan. Pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, terlepas dari tahun politik," pungkasnya.

Menaikan Omset Sepuluh Kali Lipat

Beli Tiket

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)