Wamendagri Bima Arya Imbau Calon Hati-hati Sampaikan Janji Manis Honorer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Jelang pencoblosan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengimbau agar calon kepala daerah berhati-hati menyampaikan janji terhadap honorer di pemerintahan.

"Kami telah rapat dengan komisi ll DPR RI menyampaikan agar berhati-hati menyampaikan janji-jani pengangkatan Honorer, rekrutmen karena bagaimanapun juga kita harus hargai sistem yang sudah mengantri lama dan menunggu lama sesuai aturan harus diprioritaskan tidak boleh disalip hanya kerena kedekatan dengan tokoh-tokoh tertentu," kata Bima saat diwawancarai di gudang logistik KPU Bandar Lampung Sabtu (23/11/2024).

Dia menyampaikan, apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai mengenai honorer dapat segera laporan ke Kemendagri.

"Silahkan laporan jika menemukan hal-hal yang tak sesuai aturan, inikan bicara keadilan untuk semua ini tidak hanya disampaikan kepada paslon tapi kepada warga juga agar sama-sama mengawasi," pungkasnya.

Bansos Dihentikan Sementara

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengunjungi gudang logistik Komisi Pemilu Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Sabtu (23/11/2024).

Bima Arya menegaskan agar bantuan sosial (Bansos) dihentikan sementara waktu.

"Kami telah keluarkan surat edaran untuk menghentikan Bansos yang bersumber dari APBD sampai tanggal 27 November 2024. Pada tanggal 28 November 2024 silahkan Bansos dibagikan kembali," 

"Selain itu kami juga himbau agar tidak terjadi langkah-langkah rotasi, mutasi, pergantian dan perubahan di badan kepegawaian. Jadi kami pastikan beberapa hari ke depan semua pihak menjaga kondusivitas," kata Bima saat diwawancarai di gudang logistik KPU Bandar Lampung.

Bima Arya menambahakan pihaknya mewanti-wanti agar ASN dan kepala desa tetap Netral.

"Kemendagri telah mengeluarkan surat khusus sejak awal untuk meminta semua ASN termasuk kepala desa tetap Netral di Pilkada 2024, apabila tetap melanggar dengan rekomendasi Bawaslu maka sanksi bagi ASN dan kepala desa dapat diberhentikan," pungkasnya.

Imbau Netral

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengunjungi gudang logistik Komisi Pemilu Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Sabtu (23/11/2024).

Bima Arya menegaskan ASN termasuk kepala desa harus netral di Pilkada 2024.

"Kemendagri telah mengeluarkan surat khusus sejak awal untuk meminta semua ASN termasuk kepala desa tetap Netral di Pilkada 2024, apabila tetap melanggar dengan rekomendasi Bawaslu maka sanksi bagi ASN dan kepala desa dapat diberhentikan," kata Bima saat diwawancarai di gudang logistik KPU Bandar Lampung.