Kejari Pringsewu Penyuluhan Hukum Kepada Kakon

“BHP bertugas menyusun dan menyepakati hasil musyawarah desa, o karena itu, BHP harus memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan, agar terhindar dari potensi korupsi,” tegas Kadek.  

Kadek juga mengingatkan bahwa sejak dana desa mulai diberikan pada 2014, perangkat desa harus mampu mengelolanya secara profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.  

Acara penyuluhan hukum ini menjadi momen penting bagi Kejari Pringsewu, Inspektorat, dan pemerintah desa untuk bersinergi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Dengan tata kelola yang baik, diharapkan pembangunan di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya)