Berita Lampung

Komisi IV DPRD Pringsewu Sidak Faskes, Usut Indikasi Perpindahan BPJS Masyarakat

Komisi IV DPRD Pringsewu melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah Pringsewu, Lampung.

Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya
Sidak Komisi IV DPRD Pringsewu ke UPTD Puskesmas Gadingrejo. 

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Komisi IV DPRD Pringsewu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah Pringsewu, Lampung.

Langkah ini diambil setelah muncul indikasi perpindahan peserta BPJS Kesehatan masyarakat Pringsewu ke kabupaten lain.  

Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu, Agus Irwanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai bergerak sejak kemarin untuk menyelidiki isu tersebut. 

Sidak hari ini dilakukan ke berbagai faskes di Bumi Jejama Secancanan, termasuk RSIA Mutiara Hati, Klinik Shella Medika, dan UPTD Puskesmas Gadingrejo.  

“Kami sebagai wakil rakyat harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan informasi ini, kalau hanya mengikuti kabar di lapangan tanpa tindakan, justru bisa menimbulkan masalah,” ujar Agus pada Selasa (24/12/2024).  

Agus menegaskan bahwa hasil sidak dan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk Kepala Puskesmas Gadingrejo, Kepala BPJS Pringsewu, dan Dinas Kesehatan Pringsewu, menunjukkan adanya perpindahan peserta BPJS masyarakat Pringsewu, khususnya di wilayah Gadingrejo.  

“Memang benar ada perpindahan, tapi kami berharap hal ini tidak berlangsung masif,” kata Agus kepada Tribun Lampung.

Menurutnya, perpindahan ini sebenarnya dapat terdeteksi dengan cepat, mengingat pergerakan faskes selalu dipantau oleh BPJS. 

Namun, pihaknya menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun anggaran negara.  

Agus juga menekankan pentingnya memastikan BPJS Kesehatan tetap tepat sasaran. 

Ia mengingatkan agar tidak ada penerima manfaat yang tidak sesuai dengan ketentuan.  

Komisi IV DPRD Pringsewu berharap pihak terkait, baik BPJS maupun dinas kesehatan, lebih proaktif mengawasi. 

“Jangan sampai terjadi kebocoran anggaran karena pelayanan tidak ada, tapi manfaat tetap diterima,” tegasnya.  

Pihaknya berjanji akan terus memantau perkembangan ini dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Gadingrejo, Sutarto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kepesertaan BPJS masyarakat di wilayahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved