Sudah Turun, Biaya Haji 2025 Masih Bisa Ditekan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dalam pertemuan di DPR, pemerintah menghadirkan skema baru dengan BPIH sebesar Rp 89.666.469,26, di mana masing-masing jemaah haji dikenakan biaya sebesar Rp 55.593.201,57. 

Walaupun mengalami penurunan sekitar Rp 10 juta, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa biaya tersebut masih bisa ditekan lebih jauh. 

"Yang jelas itu saat ini sudah di angka Rp 55 juta... Ya di bawah lagi (dari Rp 55,5 juta), sudah Rp 55,3 gitu ya. Kita mau sisir lagi, insya Allah nanti diketok, pokoknya seperti yang kita sampaikan di awal, ongkos haji pasti turun, dan ini sudah (turun)," ujar Romo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). 

Romo juga menegaskan bahwa penurunan biaya Haji 2025 tidak akan mengurangi kualitas pelayanan. 

Dia percaya bahwa persaingan jasa pelayanan di Arab Saudi semakin kompetitif, sehingga memungkinkan untuk menawarkan layanan terbaik dengan harga lebih terjangkau. 

"Sekarang dengan kompetitor yang banyak, mereka juga mengimbangi dengan tawaran servis-servis yang baik," kata Romo.

"Terus apa jaminan dengan itu pelayanannya bagus? Mereka memberikan tawaran itu dengan success story-nya, melayani negara-negara lain. Dan yang tadinya melayani kita tanpa kompetitor yang banyak, sekarang dengan kompetitor yang banyak, mereka juga mengimbangi dengan tawaran servis-servis yang baik," jelasnya. 

Romo memaparkan, ada sejumlah komponen yang masih bisa dikurangi supaya biaya haji 2025 semakin turun.

Misalnya seperti ongkos, hotel, katering, dan biaya hidup selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Mana lagi yang masih bisa dikurangi, nanti saya lihat dulu," imbuh Romo.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki obsesi untuk meringankan beban jemaah haji dengan menurunkan biaya haji 2025.

"Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo kepada kami Kemenag dan BPH, bagaimana dapat diusahakan supaya beban jemaah nanti yang akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," ujarnya. 

Nasaruddin juga menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan peninjauan biaya haji dan mengurangi biaya yang tidak perlu. "Apalagi kita mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul," tambahnya. 

Nasaruddin menekankan bahwa secara logika, biaya haji 2025 seharusnya mengalami kenaikan, mengingat anggaran belanja di Arab Saudi diprediksi meningkat dan nilai tukar dollar yang menguat. 

"Tetapi alhamdulillah, dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat, dan juga bukan hanya penyisiran, tetapi juga tetap memperhatikan... Jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jemaah haji," kata Nasaruddin. 

(Kompas.com)