Megawati Disarankan Mundur dari Ketum PDIP, Buntut Kasus Hasto Kristiyanto

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Buntut kasus Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan ( PDIP ), Hasto Kristiyanto, nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga turut terseret.

Bahkan, Megawati disarankan mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Adalah mantan kader DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, yang menyarankan Megawati untuk mundur sebagai Ketum PDIP.

Effendi juga menyatakan secara tegas, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri harusnya bertanggungjawab atas perkara yang menjerat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Pasalnya kata dia, apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral.

"Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," kata Effendi saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).

Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan.

Lantaran menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristiyanto merupakan permasalahan hukum yang serius.

"Dia (Megawati) harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum," tegas Effendi.

Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaharuan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal.

Apalagi, kata mantan anggota Komisi I DPR RI 2019-2024 itu, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal.

"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini," kata dia.

"Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," sambung Effendi.

Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu partai banteng.

"Gimana ya, gak ada tanggapan turut prihatin saja," kata Effendi.