Ketua Pansus LHP BPK 2024 Ungkap Alasan RDP Bersama Inspektorat Tertutup

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua Pansus LHP BPK AM Syafe'i ungkap alasan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Inspektorat Provinsi Lampung tertutup.

Menurut anggota Fraksi PDIP itu dalam rapat ada yang sifatnya terbuka dan ada yang sifatnya tertutup.

"Dalam rapat DPRD ada yang terbuka dan tertutup jadi tadi kesepakatannya tertutup," kata Safe'i saat diwawancarai seusai RDP bersama Inspektorat, Selasa (14/1/2025).

Terkait bahasan rapat, anggota Pansus minta Inspektorat untuk melakukan intensi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apa yang menjadi rekomendasi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).

"Terkait kinerja OPD, nanti tindak lanjutnya, inspektorat apa yang menjadi rekomendasi," pungkasnya.

Sebagai informasi Pansus LHP BPK akan dilanjutkan besok, Rabu (15/1/2025).

RDP Bersama Inspektorat

Anggota Pansus LHP BPK 2024 DPRD Lampung gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama inspektorat, Selasa (14/1/2024).

RDP laporan hasil pemeriksaan, badan pemeriksa keuangan (LHP BPK) tahun 2024 ini, digelar di ruang rapat komisi DPRD Lampung secara tertutup.

Pantauan Tribun Lampung dari luar ruang rapat komisi, RDP dipimpin ketua Pansus AM Syafe'i dari fraksi PDIP, sekertaris Pansus Munir Abdul Haris dari fraksi PKB dan Supriyadi Hamzah dari fraksi Golkar serta sejumlah anggota Pansus lainnya.

Sementara dari Inspektorat dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Lampung Hidayatika dan jajaran.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti pembahasan RDP ini. Namun terdengar dari luar ruangan, RDP ini menyinggung laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2024.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)