Dana Makan Bergizi Gratis Telan Rp 420 Triliun

Tribunlampung.co.id, Solo - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan dana sebesar Rp 420 triliun. 

Menurut dia, dana tersebut diproyeksikan untuk MBG hingga Desember 2025.

Zulhas menyampaikan hal itu dalam Musyawarah Nasional Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) 2025 di Diamond Convention Hall, Solo, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025). 

Dalam acara itu, Zulhas mengklarifikasi berita sebelumnya yang menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025. 

"Memang anggaran baru Rp 71 triliun itu akan memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sasaran, sampai akhir tahun. Jadi kemarin banyak motong sampai Juni, enggak, sampai akhir tahun," ungkap Zulhas. 

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa total anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025, dengan jumlah pengguna manfaat yang bisa mencapai lebih dari 80 juta orang. 

"Bapak Presiden kalau longgar APBN-nya akan dilihat dulu, kalau longgar kalau bisa ditambah Rp 140 triliun," jelasnya. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadang Hindayana mengungkapkan, anggaran untuk program MBG belum turun.

Oleh karena itu, saat ini penyelenggaraan program masih mengandalkan kontribusi dari pihak swasta. 

"Tahap awalnya menggandeng siapa saja yang memberikan kontribusi awal. Kami sedang mengusahakan dana APBN masuk dari awal," kata Dadang di Boyolali, Rabu (15/1/2025). 

Setelah dana tersebut turun, Dadang berharap program MBG dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor ekonomi.

"Sehingga UMK, perusahaan kantin, dan sebagainya nanti bisa menikmati. Ini masih tahap penyesuaian, mohon bersabar karena ini baru 0,7 persen dari keseluruhan," jelasnya.

1-2 Kali Seminggu

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyarankan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

Ia pun mengusulkan agar MBG dilaksanakan 1-2 kali seminggu saja.

“Menurut saya, kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," kata Anwar, Rabu (15/1/2025).

"Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," tambah dia. 

Anwar juga merespons usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin agar pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif untuk pelaksanaan program ini. Termasuk, memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. 

Menurut Anwar, pemanfaatan dana ZIS untuk program MBG harus mempertimbangkan ketentuan syariah.

“Kalau dari dana zakat, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar. 

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada, tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," tambahnya. 

Sebab, ketentuan penyaluran dana, infak, dan sedekah memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat, di mana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya asnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah. 

Di sisi lain, Anwar juga heran bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun memiliki anggaran yang kurang untuk mendukung program MBG. 

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain," jelasnya. 

Dikatakannya, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

"Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945," jelasnya. 

"Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. 

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Disesuaikan 

Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Herman Khaeron meminta rakyat untuk melonggarkan daya kritis mereka terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah catatan dalam pelaksanaan program MBG, seperti tidak semua penerima mendapatkan susu, hingga ada makanan yang asam karena sudah dimasak sejak malam harinya. 

"Ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi dengan besaran yang begitu masif dan kontinu tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu, longgarkanlah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

Herman menjelaskan, pasti akan ada penyesuaian yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, mulai dari menu, porsi, pengiriman, hingga waktu memasaknya. Jika terlalu lama dimasak pun, kata Herman, risikonya adalah makan bergizi gratis terlambat diantar ke sekolah.

"Kalau terlalu cepat (dimasaknya), ini bisa basi nanti. Masaknya subuh, baru dikirim jam 12, ya basi," ucapnya. 

Menurut Herman, tidak mudah untuk mengatur sebuah dapur dengan target 3.000 siswa per hari.

Namun, Herman meyakini pada akhirnya program makan bergizi gratis di RI bisa lancar seperti yang dipraktikkan di Jepang. 

"Pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi. Karena ini cara-cara yang tentu dilakukan untuk kebaikan kita, baik dalam jangka pendek untuk memenuhi nutrisi gizi, kemudian memenuhi unsur kebutuhan utama siswa," ujar Herman.

"Tetapi dalam jangka panjang, ini akan mempersiapkan generasi-generasi yang unggul," tandasnya. (Kompas.com)