Berita Lampung

Massa Aksi Damai Tolak PPPK Paruh Waktu Mulai Bergerak ke Kantor Bupati Lampung Barat

Massa aksi damai yang merupakan honorer di Lampung Barat mulai bergerak ke kantor bupati setempat.

Penulis: Bobby Zoel Saputra | Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi
Massa aksi damai mulai bergerak ke kantor bupati setempat. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung BaratMassa aksi damai yang merupakan honorer di Lampung Barat, Lampung mulai bergerak ke kantor bupati setempat.

Sekitar 1.500-an honorer berstatus R2 dan R3 di Lampung Barat itu terlihat mengenakan seragam putih hitam lengkap dengan atribut demo.

Nampak banner-banner berisi tulisan kekecewaan terhadap seleksi PPPK tahap I di Lampung Barat dibentangkan oleh massa aksi damai.

Adapun sebelumnya ribuan honorer itu berkumpul di titik pertama yakni Lamban Pancasila sejak pukul 7.30 WIB hingga 9.30 WIB.

Direncanakan, massa akan menggelar aksi damai di depan kantor bupati dan dilanjutkan ke kantor DPRD setempat.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.500-an tenaga non ASN atau honorer di Lampung Barat, Lampung akan mengadakan aksi damai.

Aksi damai akan dilakukan ribuan honorer Lampung Barat itu di depan Kantor Bupati dan DPRD Lampung Barat besok, Rabu (22/1/2025).

Wakil Korlap Aksi Damai, Dian Wijaya mengatakan, inti dari aksi itu bakal menolak PPPK Paruh Waktu bagi honorer di Lampung Barar yang berstatus R2 dan R3.

“Ada 1.500-an honorer berstatus R2 dan R3 pasca seeksi PPPK lalu. Itu direncanakan menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

“Kami menolak itu. Ini hajad kami semua demi kemajuan dan kesejahteraan bagi kami yang sudah mengabdi lama,” sambungnya.

Selain itu, setidaknya ada sebanyak empat tuntutan yang akan disampaikan ribuan honorer tersebut pada aksi damai besok.

Tuntutannya antara lain yaitu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, transfaransi verifikasi data honorer yang aktif dan tidak aktif.

Lalu tidak ada pengangkatan CPNS sebelum pengangkatan honor ke PPPK Penuh Waktu yang terdata di database BKN dan kunci database BKN.

“Kami menuntut transparansi keadilan soal adanya honorer siluman, yang tidak pernah bekerja ketika ada pengangkatan mereka diterima,” tuntutnya.

“Dan kalau bisa kuota PPPK 2025 ditambah dan dahulukan yang tersata di database. Lalu database dikunci dan dihabisin dulu yang ada,” terusnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved